MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

MAKI menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat aktif diduga sekaligus menjadi pengelola program yang seharusnya berada dalam pengawasan negara.

"Dia mestinya mengurus daerah 3T, tapi diduga juga mengelola sekitar 100 dapur umum," kata Boyamin.

Selain dilaporkan ke Kejaksaan Agung, dokumen temuan tersebut juga akan diserahkan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti secara internal.

Boyamin mendesak agar kedua pejabat yang disebut dalam laporan segera dicopot dari jabatannya apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi melanggar aturan dan membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Harusnya dipecat karena ada konflik kepentingan. Jumlahnya tidak kira-kira, di atas 100," ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya proses verifikasi awal dalam program MBG sehingga memungkinkan pengelolaan dapur dalam jumlah besar oleh pihak yang diduga memiliki konflik kepentingan.

Menurut Boyamin, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan di lapangan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama di wilayah yang minim pengawasan.

"Kalau nanti ditemukan penyimpangan, mereka juga harus ikut bertanggung jawab," katanya.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Status perkara masih berada pada tahap dugaan awal dan menunggu proses pendalaman oleh penyidik.*

Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

PPK BGN Enggan Jelaskan Jadwal Pembayaran Hasil Kerja 97 Rekanan

Prabowo Panggil Luhut, Chatib Basri, dan Menkes Budi ke Istana, Bahas Apa?

Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

BGN Era Nanik Deyang: Fokus Gizi Anak, Efisiensi APBN dan Perluasan 3T

KPK Hentikan Penyelidikan Korupsi MBG, Tegaskan Tak Bisa Ada Dualisme Penyidikan