Kasus Suap Bupati Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Kerap Dijadikan “Barang Dagangan” dalam Kasus Korupsi

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama sejumlah pihak lainnya.

ICW menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit BPK rentan dijadikan komoditas yang diperjualbelikan demi kepentingan tertentu.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan praktik jual beli opini audit bukanlah kasus baru.

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara

Menurutnya, sejumlah perkara korupsi yang melibatkan auditor maupun pejabat BPK dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola serupa, yakni upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

"Opini audit BPK sudah menjadi komoditas dagang. Kasus korupsi yang melibatkan BPK terus berulang dengan modus yang hampir sama, yaitu jual beli opini audit," ujar Wana dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Menurut ICW, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seharusnya menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik kini berpotensi bergeser menjadi alat pencitraan politik sekaligus sarana memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Wana menilai sejumlah pemerintah daerah berlomba mendapatkan opini WTP karena berkaitan dengan citra kepala daerah dan peluang memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

ICW juga menyoroti mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurut organisasi antikorupsi tersebut, kebijakan pemberian insentif berdasarkan indikator tertentu dapat memunculkan praktik-praktik penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.

Wana menilai pemotongan dana transfer akibat temuan penyimpangan keuangan belum menyentuh akar persoalan korupsi daerah, seperti tingginya biaya politik dan lemahnya sistem pengawasan.

"Situasi ini justru dapat mendorong sebagian daerah untuk mengejar opini WTP dengan berbagai cara demi mendapatkan insentif dan tambahan dana transfer," katanya.

ICW juga mengkritik vonis ringan terhadap sejumlah pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan BPK.

Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara

Kejagung Gandeng BPKP Audit Seluruh Pengadaan di BGN: Semua Kita Buka

Kejagung Setor Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset Korupsi Eddy Tansil ke Kemenkeu

Kejagung Kejar Aset Kasus Korupsi MBG, Siap Terapkan Pasal TPPU

Wabup Labusel Lepas Kafilah MTQ ke-40 Sumut 2026, Tekankan Prestasi dan Jaga Nama Daerah

Pemkot Tanjungbalai Sambut Kepulangan 130 Jemaah Haji, Diharapkan Jadi Teladan di Masyarakat