Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Ronald mengatakan, para korban baru mengetahui adanya dugaan perbedaan nilai pembayaran pada Desember 2025 setelah memperoleh informasi bahwa mantan karyawan lainnya menerima pesangon secara penuh sesuai putusan pengadilan.
Menurutnya, setelah mengetahui informasi tersebut, para korban mendatangi Kantor Kebun Torganda untuk menanyakan jumlah hak yang sebenarnya mereka terima dari perusahaan.
Ronald menduga para korban tidak dilibatkan saat proses pencairan pesangon dan tidak diberi informasi mengenai besaran dana yang telah dibayarkan perusahaan.
"Kuat dugaan bahwa modus perbuatan curang yang dilakukan oknum pengacara DT dkk seperti tidak memberitahukan berapa sebenarnya besaran hak-hak uang pesangon para korban sesuai bunyi putusan Pengadilan dan tidak mengikutkan para korban untuk menerima secara langsung pembayaran yang dilakukan perusahaan," ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, membenarkan adanya laporan tersebut.
Ia memastikan kepolisian akan memproses laporan sesuai prosedur.
"Pasti akan diproses," kata Ferry.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan atau tanggapan dari pihak pengacara berinisial DT terkait dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sumatera Utara.* (ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI