Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

Pada Mei 2026, KPRP menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), demiliterisasi kepolisian, hingga pembatasan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Namun, dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri di DPR, sejumlah rekomendasi tersebut tidak seluruhnya diakomodasi.

Mantan anggota KPRP, Mahfud MD, mengaku tidak puas dengan hasil revisi UU Polri yang telah disahkan DPR.

"Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau (mereformasi Polri), mungkin takut," kata Mahfud dalam podcast Gaspol! pada 15 Juni 2026.

Menurut Mahfud, ada kesan bahwa proses reformasi belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan karena berbagai rekomendasi penting belum diakomodasi dalam regulasi yang baru.

Meski demikian, Kapolri menegaskan komitmen institusinya untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.* (km/ad)

Pemprov Sumut Kembali Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Gadis, Pelaku Kabur ke Hutan

Kolonel Budi Utomo, Perwira Aktif TNI yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek MBG

Dugaan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim, Akankah Kasus Berlanjut ke Penyidikan TPPU? Ini Respons Kejagung

DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas

Hujan Tak Surutkan Semangat, Karnaval Nusantara APEKSI 2026 di Medan Berlangsung Meriah!

APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG