Diduga Abaikan Surat Kuasa Hukum, Plt. Direktur RSUD Batu Bara Disorot Terkait Laporan Dugaan Penipuan Rp150 Juta

BATU BARA - Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum memberikan respons terhadap upaya komunikasi yang dilakukan kuasa hukum Dede Iswandi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang saat ini tengah ditangani Polres Batu Bara.

Kuasa hukum Dede Iswandi, Bili Julan Syah Putra, S.H., M.H., menilai tidak adanya tanggapan dari pihak manajemen rumah sakit berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai komitmen institusi dalam menyikapi persoalan hukum yang melibatkan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MKO, yang diketahui saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Oxygen Central RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara.

Menurut Bili, persoalan tersebut berawal dari Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diajukan kliennya ke Polres Batu Bara terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp150 juta.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Siap Promosikan Potensi Unggulan Daerah dan Investasi

Laporan tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Oxygen Central di RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (3/7/2026), Bili menjelaskan bahwa sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut dan menyampaikan persoalan ini kepada publik, pihaknya terlebih dahulu berupaya menyelesaikan persoalan secara persuasif.

"Kami telah mengirimkan surat resmi kepada Plt. Direktur RSUD untuk meminta audiensi dan klarifikasi. Selain itu, komunikasi juga telah dilakukan melalui WhatsApp. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan maupun kesediaan menerima kami," ungkap Bili.

Ia menyayangkan sikap tersebut karena menurutnya seorang pimpinan badan publik semestinya membuka ruang komunikasi kepada masyarakat, terlebih ketika terdapat persoalan hukum yang menyangkut institusi yang dipimpinnya.

"Kami sangat menyayangkan sikap tersebut. Sebagai pimpinan badan publik, seharusnya Plt. Direktur membuka ruang komunikasi terhadap masyarakat yang mencari kejelasan atas persoalan hukum yang sedang terjadi di institusi yang dipimpinnya. Tidak adanya respons justru menimbulkan dugaan adanya pembiaran, bahkan terkesan memberikan perlindungan kepada oknum ASN yang sedang dilaporkan," tegas Bili.

Lebih lanjut, Bili mengingatkan bahwa RSUD sebagai badan publik memiliki kewajiban menjalankan prinsip good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa substansi laporan yang diajukan ke Polres Batu Bara berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

"Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami minta hanyalah penegakan hukum yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi. Begitu pula kepada pimpinan RSUD, kami berharap tidak menutup ruang komunikasi dan tidak membiarkan munculnya persepsi di masyarakat bahwa institusi ini tidak serius menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur di bawah kewenangannya," ujar Bili.

Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan masih berada dalam proses penanganan oleh Polres Batu Bara.

Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, maupun ASN berinisial MKO, belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan audiensi, komunikasi yang dilakukan kuasa hukum, maupun Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang telah diajukan ke Polres Batu Bara.* (ad)

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Siap Promosikan Potensi Unggulan Daerah dan Investasi

Ketua PB MABMI Prihatin Bupati Langkat Jadi Tersangka KPK, Sebut Sistem Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah "Terjebak"

Akrobat Politik KPK di Sumut Menyasar Ondim!

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harap PRSU ke-50 Jadi Etalase Promosi Budaya, UMKM, dan Investasi Sumut

Tiorita Br Surbakti Berpeluang Jadi Bupati Langkat Usai Ondim Ditangkap KPK, Harta Kekayaan Tembus Rp5,18 Miliar

Diduga Aniaya Tahanan, Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut