Polri Geledah 8 Lokasi di Jakarta, Usut Dugaan Korupsi dan TPPU pada Tiga Perkara Strategis

"Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025," kata Victor.

Hingga kini, penyidik belum mengungkap identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam ketiga perkara tersebut.

Polisi menegaskan seluruh proses masih berlangsung dan fokus pada pengumpulan alat bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi.

Perkara ini diselidiki menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal yang diterapkan antara lain berkaitan dengan dugaan suap, pemerasan oleh penyelenggara negara, serta pencucian uang yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

Penyidik memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.* (km/ad)

KPK Sita Data Digital dari Komputer Dinas PUTR Langkat, Dalami Kasus OTT Bupati Ondim

KPK Juga Geledah Rumah Dinas Bupati Langkat dan Sejumlah OPD, Segel Ruangan Mulai Dibuka

Digugat ke MK, Ahmad Sahroni Bantah UU Polri Cacat Prosedur: Semua Mekanisme Sudah Dijalankan

Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete Terkait Dugaan Korupsi Batu Bara

Kadisdik Langkat Akui Sempat Diperiksa KPK Usai OTT Bupati Ondim

Dilaporkan LBH Medan ke Ombudsman Soal APBD untuk Rehabilitasi Gedung Polri, Ini Respons Pemkab Deli Serdang