JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) Nomor 5 Tahun 2026 kembali menjadi sorotan.
Sejumlah pemohon dalam perkara uji formal di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai aturan baru tersebut membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (9/7/2026), pemohon Singgih Tomi Gumilang menyampaikan bahwa ketentuan dalam UU Polri terbaru berpotensi mengubah aturan sebelumnya yang mewajibkan anggota kepolisian aktif mengundurkan diri apabila ingin menempati jabatan di luar institusi kepolisian.Baca Juga:
"Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 justru membuka celah Polri aktif menempati Jabatan Sipil berpotensi impunitas de facto," ujar Singgih dalam persidangan.
Menurut para pemohon, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip yang sebelumnya telah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII/MPR/2000.
Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 10 ayat (3), disebutkan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar struktur kepolisian atau jabatan sipil.
Selain mempermasalahkan soal jabatan sipil, pemohon juga menyoroti proses pembentukan UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang dinilai berlangsung terlalu cepat.
Mereka menyebut proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut hanya berlangsung selama 20 hari sejak pembahasan pertama sampai disahkan oleh DPR RI.
Para pemohon menilai proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan yang berdampak luas terhadap tata kelola kepolisian.
"Yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," kata pemohon.
Perkara uji formal tersebut tercatat dengan nomor 258/PUU-XXIV/2026.
Gugatan ini diajukan oleh lima pemohon, yakni Syamsul Jahidin, Singgih Tomi Gumilang, Kharisma Jomenta Surbakti, Dimas Yoga Pratama, dan Stepanus Febyan Babaro.
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
