MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan hingga saat ini belum menerima perintah untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan penyelewengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kejati Sumut menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah melakukan penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Rizaldi, mengatakan pihaknya belum mendapatkan instruksi untuk melakukan pengumpulan data maupun bahan keterangan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut.Baca Juga:
"Belum ada untuk pengumpulan data dan keterangan penyelewengan MBG di Sumut," kata Rizaldi, Jumat (10/7/2026).
Menurut Rizaldi, hingga kini Kejati Sumut juga belum menerima perintah seperti yang dilakukan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sebelumnya diminta melakukan pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan program MBG.
"Kalau di Kejatisu belum diperintahkan melakukan Puldata MBG," ujarnya.
Meski belum ada instruksi resmi untuk melakukan penyelidikan, Kejati Sumut mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.
Rizaldi menyebut laporan tersebut masih dalam tahap pengumpulan dan analisis sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung.
"Hanya ada data-data dari masyarakat yang disampaikan kepada Kejatisu soal dugaan penyelewengan," kata Rizaldi.
"Kita kumpulin laporan tersebut dan kita sampaikan atau diteruskan ke Kejagung," lanjutnya.
Ia menjelaskan, laporan masyarakat tersebut menjadi bagian dari informasi awal yang akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung diketahui tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut kini mendapat perhatian aparat penegak hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Selain melakukan penelusuran di tingkat pusat, Kejagung juga disebut telah meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran MBG di wilayah tersebut.
Sementara di Sumatera Utara, Kejati Sumut masih menunggu arahan resmi dari Kejagung terkait langkah hukum yang akan dilakukan.* (tm/ad)
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pr
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih memiliki utang kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama ini kon
NASIONAL
BIREUEN Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Menurut d
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video pengakuan seorang juru parkir (jukir) perempuan di Kota Medan yang menyebut harus membayar setoran kepada organisasi
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyaraka
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik rencana pelaksanaan Peringatan Hari Anak yang akan digelar Lion Club pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap kunjungan delegasi Hyejeon University dari Korea Selatan tidak hanya menjadi mom
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar
NASIONAL
