Status Tersangka Febrie Adriansyah Berpotensi Gugur, Ini Penjelasan Peneliti Pukat UGM

"Kalau penyidikannya sudah selesai P21, dilimpahkan ke Kejaksaan itu untuk penuntutan. Nah kalau untuk penuntutan jelas itu memang diatur di dalam KUHAP. Penyidik Polri dia hanya sampai ke penyidikan, kalau sudah selesai P21 diterima oleh jaksa pemeriksa oleh Kejaksaan, akan dilanjutkan penuntutannya oleh Kejaksaan," terangnya.

Zaenur mengatakan, apabila terdapat alasan bahwa perkara tersebut tidak lagi ditangani oleh Polri, maka lembaga yang memiliki dasar hukum untuk mengambil alih proses tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi secara aturan hukum kalau memang tujuannya agar ini tidak ditangani oleh Polri, maka satu-satunya jalan adalah ditangani oleh KPK," imbuhnya.

Menurut dia, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, Zaenur menyebut Kejaksaan Agung tetap dapat menangani perkara tersebut dengan catatan proses penyidikan harus dimulai dari awal.

Menurutnya, Kejaksaan tidak dapat begitu saja melanjutkan proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh kepolisian apabila belum selesai.

"Kecuali status dari Febrie Ardiansyah belum tersangka, kemudian Kejaksaan memulai, Kepolisian menghentikan proses, dan kemudian Kejaksaan memulai dari nol, itu boleh. Tapi kan tidak seperti itu. Ini kan separuh jalan diserahkan untuk separuh jalannya di Kejaksaan, itu tidak bisa," tukas Zaenur.

Pernyataan Zaenur tersebut menambah sorotan terhadap proses hukum yang menjerat Febrie Adriansyah.

Hingga kini, proses penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme penyidikan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum.* (vo/ad)

Reforma Agraria Bank Tanah: Masyarakat Tak Langsung Dapat Sertifikat Hak Milik, Ada Masa Pengelolaan 10 Tahun

Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

27 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sampang, KPAI Desak Buronan Segera Ditangkap!

Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo