LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, keputusan penolakan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan kajian terhadap permohonan yang diajukan Sony.

Menurutnya, Sony belum memenuhi sejumlah persyaratan sebagai justice collaborator sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025.

Baca Juga:

• Penyidik Polri Bawa Koper Bertuliskan BAP ke Kejagung, Ada Apa dengan Kasus Febrie Adriansyah?

Salah satu pertimbangan LPSK adalah Sony belum memberikan informasi mengenai pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan lebih besar dalam perkara tersebut.

"Terus yang kedua, berkaitan dengan bukan pelaku utama, ini juga yang bersangkutan di dalam ditemukan dalam proses penyidikannya memang yang bersangkutan sebagai pelaku utama," kata Susi, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, LPSK juga menilai tidak ditemukan adanya ancaman serius atau kekhawatiran terhadap keselamatan Sony yang menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian status justice collaborator.

"Lalu yang ketiga berkaitan dengan ancaman atau ada kekhawatiran soal ancaman, itu juga tidak ada ya, gitu. Sampai sejauh ini kami menilai tidak ada," ujar Susi.

LPSK juga mempertimbangkan sikap Sony terkait pengembalian aset atau keuntungan yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Menurut Susi, pihak Sony belum menyampaikan kesediaan untuk mengembalikan hasil kekayaan yang berasal dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Sehingga kami memutuskan tidak terpenuhi persyaratan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, dan kemudian LPSK menolak permohonan dari yang bersangkutan," ucap Susi.

Dengan keputusan tersebut, Sony tidak mendapatkan status khusus sebagai justice collaborator dari LPSK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan terdapat dua alasan utama penyidik menolak permohonan tersebut.

Pertama, penyidik menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam dugaan perkara jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena itu, Sony dianggap bukan pelaku dengan peran lebih kecil yang dapat membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki keterlibatan lebih besar.

Kedua, penyidik menilai Sony masih belum mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan terakhir.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," kata Syarief pada Selasa (23/6/2026).

Penolakan permohonan justice collaborator tersebut membuat proses hukum terhadap Sony tetap berjalan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.* (cn/ad)

Penyidik Polri Bawa Koper Bertuliskan BAP ke Kejagung, Ada Apa dengan Kasus Febrie Adriansyah?

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Mengapa RUU Perampasan Aset Dialihkan Jadi Inisiatif DPR? Habiburokhman Ungkap Alasannya

Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto, Ini Cerita di Baliknya

Kejagung Hentikan Pengumpulan Data Program MBG

Tanpa Perampasan Aset, Koruptor Terus Tertawa