DPR Resmi Lantik Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026-2031
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JATIM -Seorang baby sitter berinisial Nurmiati (36 tahun) telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memberikan obat penggemuk dan penambah nafsu makan yang berbahaya kepada balita berusia dua tahun, berinisial EL. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (15/10/2024).
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kombes Pol M Farman, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Nurmiati dikenakan beberapa pasal dalam Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak dan kesehatan. “Tersangka dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Pasal 436 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan,” ujarnya.
Modus Operandi Berbahaya
Nurmiati dilaporkan memberikan obat-obatan yang dikenal dengan nama Siproheptadine dan Dexametasone, yang dibeli melalui platform online. Farman menjelaskan bahwa pemberian obat tersebut dilakukan tanpa dosis yang tepat, berdasarkan informasi yang tidak akurat dari teman-teman tersangka. “Dari keterangan yang bersangkutan, dia hanya mengetahui cara pemberian dari teman-temannya, tanpa mematuhi dosis yang aman. Akibatnya, berat badan korban mengalami peningkatan yang tidak wajar hingga mencapai 19,5 kg,” ungkap Farman.
Tersangka beralasan bahwa pemberian obat tersebut dilakukan untuk membuat anak asuhnya terlihat lebih gemuk. “Modus tersangka adalah dengan meracik obat berwarna biru dan oranye, lalu memberikannya kepada korban dengan alasan ingin menggemukkan badan si anak,” tambahnya.
Ancaman Hukum
Nurmiati kini menghadapi ancaman hukuman yang serius. Jika terbukti bersalah, dia bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp 15 juta berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT, atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimum Rp 30 juta untuk ayat 2 dari pasal yang sama. Sementara itu, untuk pelanggaran di bidang kesehatan, ancaman hukumannya mencakup pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.
Kombes Pol M Farman menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat mengenai bahaya memberikan obat-obatan tanpa pengawasan medis yang tepat, terutama kepada anak-anak. “Kami mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih pengasuh anak dan memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab serta risiko dalam memberikan perawatan,” kata Farman.
Tanggapan Masyarakat
Kasus ini memicu reaksi negatif dari masyarakat, yang menganggap tindakan Nurmiati sebagai bentuk pengabaian terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Sejumlah orang tua di sekitar lokasi kejadian merasa prihatin dan menyerukan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap baby sitter serta pengasuh anak lainnya. “Ini sangat mengecewakan. Kita harus lebih selektif dalam memilih pengasuh anak untuk melindungi generasi masa depan kita,” ujar salah satu orang tua.
(N/014)
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang Rp1,5 miliar yang disita dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL