Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
MEDAN – Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan Jenderal AH Nasution, Kota Medan, Selasa (21/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mereka juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.Baca Juga:
Koordinator aksi, Famati Gulo, mengatakan Kejaksaan melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah menangani berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, penanganan sejumlah perkara tersebut menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi.
Ia menyebut beberapa perkara yang ditangani Kejaksaan, di antaranya kasus PT Asuransi Jiwasraya, proyek Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika, perkara tata niaga timah di Bangka Belitung, hingga dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan.
Selain itu, massa juga menilai bahwa pada masa kepemimpinan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Kejaksaan berhasil mengungkap sejumlah perkara besar sekaligus menjalankan berbagai program strategis, termasuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Famati, Satgas PKH berkontribusi dalam pengembalian kawasan hutan serta penyelamatan aset dan potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan dan pertambangan.
"Nilai penyelamatan aset dan potensi penerimaan negara dari sektor penertiban kawasan hutan dan pertambangan mencapai lebih dari Rp300 triliun," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, massa menyampaikan tujuh poin aspirasi kepada Kejati Sumut.
Salah satu poin utama adalah mengajak masyarakat tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap seseorang yang masih menjalani proses hukum.
"Kami mendukung proses penyidikan yang objektif. Masyarakat hendaknya menunggu hasil penyidikan maupun putusan pengadilan sebelum memberikan penilaian terhadap seseorang," kata Hotma.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH, didampingi jajaran Kejati Sumut.
Rizaldi mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai.
Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi motivasi bagi Kejaksaan untuk terus bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan aspirasi yang disampaikan. Dukungan ini menjadi semangat bagi jajaran Kejaksaan untuk terus menjalankan tugas penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Menanggapi dukungan yang disampaikan kepada mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rizaldi mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
"Mari kita sama-sama menunggu hasil proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita tidak boleh mengadili seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Kejaksaan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," tegas Rizaldi.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan tertib dan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait dukungan terhadap pemberantasan korupsi serta pentingnya menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan.* (ad)
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau kondisi bangunan gedung bersejarah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kel
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Forum Mahasiswa Aktivis dan Masyarakat (FMAM) Kota Tanjungbalai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui prog
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti fenomena masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa melewati prose
EKONOMI