JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepala daerah terjerat kasus korupsi.
Karena itu, ia mengusulkan agar pembiayaan kampanye dalam pemilihan kepala daerah diatur secara lebih tegas melalui undang-undang.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat kolaborasi pencegahan korupsi bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (24/7/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama masa kampanye tidak sedikit.
Mulai dari kebutuhan tim sukses, alat peraga kampanye, hingga mobilisasi massa.
"Calon-calon kepala daerah mengeluarkan biaya yang resmi saja mungkin untuk tim sukses, kemudian untuk kampanye, untuk apa pembeli alat peraga, mobilisasi segala macam yang mungkin cukup tinggi dan itu menjadi beban bagi mereka. Mungkin juga ada yang pinjam kita nggak tahu," jelas Tito.
Ia mengatakan, setelah terpilih menjadi kepala daerah, penghasilan resmi yang diterima belum tentu mampu menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya.
"Dan setelah itu mereka menjadi kepala daerah dengan pendapatan yang ada, take-home pay yang ada mungkin nggak bisa menutupi dari pengeluaran yang sudah ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu akar masalah meskipun tentunya kita tidak mentoleransi, tidak membolehkan itu," sambungnya.
Tito menjelaskan bahwa saat ini pengaturan mengenai biaya kampanye masih diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Pelanggaran terhadap aturan tersebut menjadi bagian dari ranah pengawasan pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun, menurutnya, sudah saatnya aturan mengenai pembiayaan kampanye dimasukkan ke dalam undang-undang agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
"Nah, kemudian apakah biaya pilkada ini perlu diatur di dalam undang-undang, ya nanti kita serahkan kepada pembuat undang-undang pada saat dibahas nanti apakah ini di-urgen untuk diatur secara spesifik," katanya.
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN
PENAJAM PASER UTARA Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi
PERISTIWA
NEW DELHI Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang aksi protes besarbesara
INTERNASIONAL
JAKARTA Kasus kendaraan Toyota Alphard yang menerobos pelican crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, berbuntu
HUKUM DAN KRIMINAL
