Tito juga mengusulkan agar besaran sumbangan kampanye, baik dari perseorangan maupun badan usaha, diatur secara jelas.
"Untuk perorangan misalnya berapa dan kemudian kalau entitas badan hukum misalnya, usaha misalnya badan usaha, berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon-calon tertentu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, mungkin pendapat saya perlu ya," ujarnya.
Meski menyampaikan usulan tersebut, Tito menegaskan keputusan mengenai pembentukan aturan tetap berada di tangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.
Ia juga tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya politik.
"Nah, demokratis ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bisa langsung oleh rakyat yang memilih atau yang kedua oleh perwakilan DPRD. Itu tidak menyalahi konstitusi UUD 45," katanya.
Pernyataan Tito muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, hingga saat ini 11 kepala daerah telah terjaring OTT KPK.
Kasus terbaru menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang ditangkap dalam operasi KPK pada 20 Januari 2026.
Tito berharap pembenahan sistem pembiayaan politik dapat menjadi salah satu langkah pencegahan korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.* (d/ad)
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN
PENAJAM PASER UTARA Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi
PERISTIWA
NEW DELHI Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang aksi protes besarbesara
INTERNASIONAL
JAKARTA Kasus kendaraan Toyota Alphard yang menerobos pelican crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, berbuntu
HUKUM DAN KRIMINAL
