Badiklat Kejaksaan Gandeng BNSP, Siapkan Sertifikasi Profesi bagi Jaksa

JAKARTA - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi jaksa melalui program sertifikasi profesi.

Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., ke kantor BNSP pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Pemkot Tomohon Dukung ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Perkuat Pembangunan Daerah

Rombongan Badiklat Kejaksaan RI diterima langsung oleh Kepala BNSP, Syamsi Hari, S.E., M.M.

Dalam kunjungan tersebut, Harli Siregar didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) Dr. Teuku Rahman, Kepala Bagian Tata Usaha Badiklat Dr. Jabal Nur, Kasubbag Penjamin Mutu Muhammad Afif Periwiratama P., S.H., M.H., serta Kasubid Pusdiklat Mapim Afrizal Chair, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan.

Program yang disiapkan berfokus pada pendidikan dan pelatihan profesi yang mengacu pada standar nasional melalui sistem sertifikasi.

Badiklat Kejaksaan RI menilai penguatan kompetensi teknis menjadi kebutuhan penting di tengah semakin kompleksnya tantangan penegakan hukum.

Karena itu, lembaga tersebut terus mendorong lahirnya jaksa yang memiliki keahlian khusus dan kompetensinya diakui melalui sertifikasi profesi.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, Badiklat Kejaksaan RI menyerahkan enam skema sertifikasi kepada BNSP.

Melalui lisensi dari BNSP, Badiklat Kejaksaan RI nantinya diharapkan dapat menerbitkan sertifikasi profesi resmi di sejumlah bidang strategis.

Enam bidang tersebut meliputi mediasi perdata, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), arbitrase, penanganan tindak pidana dengan pelaku penyandang disabilitas, mediator Restorative Justice (RJ), serta penanganan tindak pidana terorisme.

BNSP menyambut positif langkah tersebut. Kolaborasi antara kedua lembaga dinilai dapat memperkuat sistem pengembangan kompetensi aparatur penegak hukum melalui standar sertifikasi nasional yang terukur.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Kejaksaan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan pengalaman praktik, tetapi juga kompetensi profesional yang diakui secara nasional.

Dengan peningkatan kualitas tersebut, pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI diharapkan semakin modern, profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (ad)

Pemkot Tomohon Dukung ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Perkuat Pembangunan Daerah

Analogi Kartu Joker-Jack, Roy Suryo Sentil Kejati-Kejari yang Tak Hadir Sidang

Aktivis HAM Tolak Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Efektif dan Bertentangan dengan Hak Hidup

Mangkir Lagi, KPK Tegur Rudy Tanoe: Jangan Menunda-Nunda Proses Penyidikan

Kejagung Geledah Rumah Tersangka Nurman Herin, Dalami Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah