ICJS Harus Jadi “Tameng” Pencegahan, Bukan Sekadar Sistem Administrasi

Ia mengusulkan lima indikator keberhasilan baru.

Pertama, daya cegah. Sistem harus mampu meredam potensi kejahatan sebelum terjadi, bukan sekadar menangani perkara setelah tindak pidana terjadi.

Kedua, kecepatan keadilan. Kecepatan tidak hanya diukur dari proses persidangan, tetapi sejak laporan pertama hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, efisiensi. Integrasi sistem diharapkan dapat mencegah perputaran berkas yang tidak perlu dan mengurangi pekerjaan ganda antar-lembaga.

Keempat, transparansi. Masyarakat perlu dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, kepercayaan. Indikator ini dinilai paling mendasar karena hukum membutuhkan kepercayaan masyarakat agar memiliki wibawa.

ICJS Bukan Sekadar Proyek Teknologi

Indira mengatakan kesalahan terbesar dalam membangun ICJS adalah menganggapnya hanya sebagai proyek teknologi informasi.

Menurut dia, teknologi hanyalah alat untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi.

Agar ICJS dapat berjalan secara optimal, diperlukan lima pilar utama, yaitu integrasi data, harmonisasi regulasi, interoperabilitas teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan.

Integrasi data diperlukan agar setiap lembaga memiliki bahasa data yang sama.

Harmonisasi regulasi dibutuhkan supaya aturan antar-lembaga tidak saling bertabrakan.

DPR RI LUKAI ADAB HUKUM: TUNJUK KETUA OMBUDSMAN TABRAK UU

Pesan Tokoh Kotamobagu dari Kantor Dewan Pers: Pers Daerah Jangan Cuma Jadi Penonton!

HUT RI ke-81: Prof. Didik Rachbini Sebut Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Sedang Diuji

Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Hati-hati dan Tak Terburu-buru