Eks Menag Yaqut Ngamuk di Rapat Internal soal Pansus Haji: 'Siapa yang Menyeleweng, Ngaku Saja di Sini'

JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sempat marah dalam rapat internal Kementerian Agama (Kemenag) setelah muncul Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Dalam rapat tersebut, Yaqut disebut meminta pihak yang melakukan penyelewengan untuk mengaku.

Hal itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut berasal dari berita acara pemeriksaan (BAP) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, yang dibacakan kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

Dalam persidangan, Mellisa menanyakan mengenai sejumlah rapat internal Kemenag yang salah satunya dihadiri Yaqut.

Baca Juga:

• Eks Pejabat Kemenag Ungkap Yaqut Larang Catatan Rapat Pansus Haji Dibawa Keluar: Saya Bakar Catatan Itu

"Kemudian di dalam BAP ini saksi sampaikan ada tiga rapat di mana salah satu rapat itu dihadiri beliau ketika persiapan Pansus?" tanya Mellisa.

"Betul," jawab Bahiej.

Salah satu rapat tersebut disebut berlangsung di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri staf khusus, tenaga ahli, pejabat eselon I, Sekretaris Jenderal, serta Inspektorat Jenderal dengan jumlah peserta sekitar 15-20 orang.

Menurut Bahiej, Yaqut memberikan sambutan penutup dalam rapat tersebut dengan nada tinggi. Saat itu, kata dia, Yaqut marah dan meminta pihak yang melakukan penyelewengan mengaku.

"Pada saat itu ada pernyataan-pernyataan begitu dari yang hadir, saya mendengarkan. Pak Menteri sebagai kalimat akhir, karena pada saat itu Pak Menteri marah," ujar Bahiej.

"Karena apa marahnya?" tanya Mellisa.

"Marah, jadi 'Ngaku saja di sini, siapa yang menyeleweng?'" jawab Bahiej.

Bahiej mengaku terkejut mendengar adanya dugaan penyelewengan dalam perkara tersebut. Dia mengatakan para peserta rapat kemudian memilih diam setelah pernyataan itu disampaikan.

"Saya kaget, 'oh kok ada penyelewengan?' Begitu, apakah ada penyelewengan, baru tahu. Kemudian peserta rapat diam semua. 'Ini Pansus sebuah keniscayaan dan sudah menjadi bola salju yang semakin besar'. Jadi itu," kata Bahiej.

Selain soal dugaan penyelewengan, Bahiej juga menyebut Yaqut melarang peserta rapat membawa catatan pembahasan keluar dari ruangan. Padahal, Bahiej mengaku telah membuat catatan dalam nota yang disediakan pihak hotel.

"Kemudian yang kedua, Pak Menteri melarang peserta yang hadir di situ untuk mencatat. Padahal saya sudah mencatat di nota, di nota di hotel itu saya catat," ucapnya.

Bahiej mengatakan catatan tersebut kemudian dibakar setelah dirinya mendapat perintah agar tidak ada catatan yang dibawa keluar dari ruangan.

"Kemudian karena Pak Menteri perintah tidak boleh ada catatan yang keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu. Tetapi yang saya masih ingat adalah Pak Menteri marah dan menyatakan 'siapa yang menyeleweng, ngaku saja di sini', begitu," tuturnya.

Menurut Bahiej, tidak ada peserta rapat yang mengaku melakukan penyelewengan. Setelah itu, Yaqut disebut meminta seluruh pihak menghadapi Pansus Haji secara bersama-sama, tetapi tetap dengan tanggung jawab masing-masing.

"Tapi tidak ada yang menyatakan kata-kata. Kemudian 'kalau misalnya tidak ada yang mengaku, kita hadapi bersama-sama Pansus, tetapi nanti tanggung jawab sendiri-sendiri' begitu," kata Bahiej.

Keterangan tersebut disampaikan dalam rangkaian persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat Yaqut dan sejumlah terdakwa lainnya. Fakta-fakta dalam perkara masih akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.* (in/dh)

Eks Pejabat Kemenag Ungkap Yaqut Larang Catatan Rapat Pansus Haji Dibawa Keluar: Saya Bakar Catatan Itu

Tak Hanya Terima USD 271.500, Eks Menag Yaqut Didakwa Siapkan USD 1 Juta untuk Redam Pansus Haji DPR

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mengemuka, Ganjar Buka Suara

Jelang Pelantikan FAHMI UMMI, Wali Kota Tanjungbalai Harapkan Sinergi Perkuat Program Keagamaan dan Pemberdayaan Perempuan

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya