Banding Kasus Korupsi Aset PTPN I untuk Citraland Tak Memenuhi Syarat, Kejati Sumut Buka Suara

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I untuk pembangunan perumahan Citraland tidak memenuhi syarat formal.

Kejati Sumut menyatakan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan belum diterima secara resmi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan resmi dari PN Medan terkait pengajuan banding tersebut.

Baca Juga:

• Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

"Belum bisa kami beri tanggapan, kita tunggu dulu, ya. Sampai saat ini, putusan resminya belum diterima dari Pengadilan Tipikor Medan dan penolakan banding yang diajukan JPU juga belum diterima secara resmi oleh JPU," katanya, Senin (14/9/2026).

Sebelumnya, Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, menyampaikan bahwa pengajuan banding JPU dalam perkara tersebut ditetapkan tidak memenuhi syarat formal.

Akibat penetapan tersebut, berkas banding JPU tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dengan kondisi itu, empat terdakwa dalam perkara yang disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp263,4 miliar tetap berstatus bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Keempat terdakwa tersebut adalah Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara; Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang; Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II; serta Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Muhammad Kasim membacakan putusan bebas terhadap keempat terdakwa pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Askani dan kawan-kawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua JPU.

Dalam perkara tersebut, JPU sebelumnya menuntut keempat terdakwa dengan pidana penjara masing-masing satu tahun enam bulan atau 1,5 tahun.

Selain hukuman penjara, keempat terdakwa juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar dituntut kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

PT NDP yang merupakan anak perusahaan PTPN I Regional I bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), anak perusahaan PT Ciputra Land, disebut telah membayarkan seluruh uang pengganti tersebut.

Saat ini, uang pengganti tersebut masih dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sumut.

JPU menilai perbuatan keempat terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dalam dakwaan JPU, Askani dan Abdul Rahim Lubis disebut berperan dalam menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP.

Penerbitan HGB tersebut disebut dilakukan tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang direvisi menjadi HGB karena perubahan tata ruang kepada negara.

Keduanya juga diduga melakukan pengembangan dan penjualan lahan HGU yang telah diubah menjadi HGB tersebut kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

Perbuatan itu disebut mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen.

Sementara Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan HGB atas sejumlah bidang tanah berstatus HGU PTPN II kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang secara bertahap pada 2022-2023.

Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian berkaitan dengan pemasaran dan penjualan perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, serta Tanjung Morawa oleh PT DMKR.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I untuk pembangunan kawasan perumahan Citraland.

Lahan yang menjadi objek perkara memiliki luas sekitar 8.077 hektare. Dari luas tersebut, kurang lebih 93 hektare disebut telah berstatus HGB.

Dalam dakwaan, dugaan perbuatan tersebut dilakukan PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan dan perubahan status aset perkebunan yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara.

Kejati Sumut kini masih menunggu penetapan resmi dari PN Medan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pengajuan banding JPU.* (mi/ad)

Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Atap Stadion Utama Sumut Disebut Rusak dan Dibiarkan, Dispora Sumut Buka Suara

Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Kondisi Krismas Kembali Menurun, Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirawat Lagi

Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi