Selain hukuman penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman diganti dengan 140 hari penjara.
Majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.
Uang pengganti yang sebelumnya Rp809 miliar dikurangi menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,76 miliar.
"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," kata hakim.
Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang.
Apabila harta benda tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun.
"Jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan," ujarnya.
Dalam putusan banding tersebut, hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun.
Nadiem dinyatakan bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.
Dengan diajukannya kasasi oleh Kejagung, perkara tersebut kini berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (d/ad)
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
