Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
"Berarti sudah diketahui Bupati, fee nanti yang akan diberikan itu 15 persen, 10 persen buat Bupati, 5 persen buat dinas. Begitu?," tanya Jaksa.
"Iya, pak," jawab Ilhamsyah.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang di Langkat, Binjai, dan Medan.
Sehari setelah OTT, pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim sebagai tersangka.
Selain Ondim, KPK juga menetapkan Yaqub sebagai tersangka.
Dalam perkara yang menjerat Yaqub, jaksa mendakwa terdakwa pada periode Maret 2025 hingga Juli 2026 memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Ondim.
Uang tersebut disebut disalurkan melalui Zulkifli Jambak sebesar Rp750 juta, Mohamad Zulfikar Rp150 juta, dan Syahrial Harahap Rp100 juta.
Pemberian uang itu didakwa berkaitan dengan upaya agar Ondim menyetujui Yaqub mengerjakan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perkim Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025.
Dalam dakwaan, jaksa juga menguraikan bahwa Yaqub mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan Langkat melalui Ondim.
Pada April 2025, Yaqub disebut dihubungi Supriadi selaku PPK dan diminta menemui Ondim di rumah dinas Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Ondim disebut menyampaikan daftar paket pekerjaan pengadaan langsung yang akan diberikan kepada Yaqub dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI