Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Buka Suara soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
JAKARTA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 20162019 Muhadjir Effendy buka suara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ij
HUKUM DAN KRIMINAL
KBRI Australia Juga Tak Memiliki Dokumen
Keterangan serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Australia yang diwakili Yuli Rahmawati.
Saldi menanyakan dokumen yang dimiliki KBRI Australia, termasuk sertifikat, catatan waktu masuk dan keluar, serta dokumen lain terkait pendidikan Gibran di Australia.
"Dokumen-dokumen apa sih yang dimiliki di KBRI kita, terutama di atase pendidikan? Misalnya soal sertifikat, masuk kapan, keluar kapan, apa yang diketahui di Kedutaan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung, yang dilakukan atau yang diikuti pak Gibran di situ?" tanya Saldi.
"Ya, baik, terima kasih majelis hakim. Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari pak Gibran. Terima kasih," kata Yuli.
Keterangan mengenai arsip tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami majelis hakim dalam sidang perkara PHPU tersebut.
Kemendikdasmen Jelaskan Proses Penyetaraan
Dalam sidang yang sama, Kemendikdasmen menjelaskan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan permohonan penyetaraan pendidikan Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.
Menurut Gogot, dokumen yang diajukan berasal dari riwayat pendidikan Gibran di Indonesia, Singapura, dan Australia.
Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
Kemendikdasmen menyebut dokumen yang menjadi persyaratan antara lain pasfoto, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal, ijazah atau sertifikat apabila sekolah menerbitkannya, transkrip nilai, struktur program kurikulum, akta kelahiran, serta rapor.
JAKARTA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 20162019 Muhadjir Effendy buka suara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ij
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya yayasan yang meminta setoran kepada mitra pengelola Satuan Pelayana
NASIONAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengungkap salah satu peran Wantimpres dalam pemerintahan Presiden
POLITIK
MEDAN Keluarga Besar Satuan Tugas Pengurus Daerah II Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNIPolri (
NASIONAL
OlehIja SuntanaSECARA sederhana, nasihat dan kritik sering kali diperlakukan sebagai sesuatu yang sama. Namun, secara epistemik, moral, dan
OPINI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU TENGAH Seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT diduga menganiaya seorang perempuan lanjut usia hingga meninggal dunia di Pelauw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap sejumlah keterangan terkait riwayat pend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan citacitanya untuk membangun Pol
NASIONAL