Detik-detik Perahu Terbalik di Perairan Kukar: Tim Pertamina Gercep Selamatkan Warga Nyaris Tenggelam
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Keduanya yakni mantan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.
Selain kedua mantan kepala daerah tersebut, KPK juga memanggil sejumlah pegawai dan mantan pejabat BBPJN Sumut yang sebelumnya pernah memberikan kesaksian dalam persidangan perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker BBPJN Sumut Heliyanto.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan tersebut. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN Wilayah Sumatera Utara.Baca Juga:
"Benar dipanggil terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara," kata Budi Prasetyo, Rabu (7/10/2026).
Berdasarkan surat panggilan pemeriksaan, selain Dolly dan Sukhairi, KPK memanggil delapan pegawai maupun mantan pejabat BBPJN Sumut.
Mereka yakni Stanley Cicero Hangard Tuapattinaja selaku mantan Kepala Balai BBPJN Sumut, T. Rahmatsyah Putra selaku Kepala Bidang Preservasi, serta Rahmad Parulian selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang juga merangkap Kasatker PJN IV Sumut.
Kemudian Gustav Reynold Tampubolon selaku Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan PJN II Sumut, Dicky Erlangga selaku mantan Kasatker PJN I Sumut, Faisal selaku PPK 1.1 Sumut, Manaek Manalu selaku PPK 2.2 Sumut, serta Munson Hutauruk selaku mantan PPK 1.4.
KPK Kembangkan Kasus Proyek Jalan
Kasus tersebut sebelumnya mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dalam persidangan, terungkap dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada sejumlah pejabat yang berkaitan dengan proyek BBPJN.
Pihak swasta Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG) dan Rayhan Dulasmi disebut berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk mendapatkan proyek di BBPJN Wilayah I.
Salah satu pejabat yang disebut dalam persidangan adalah Munson Hutauruk. Dalam kesaksiannya, Munson mengaku menerima uang sekitar Rp530 juta.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp300 juta disebut diberikan Akhirun Piliang, sedangkan Rp130 juta disebut sebagai bantuan untuk mengurus perkara perceraian Munson.
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
DELI SERDANG DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah meng
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih agresif, terukur dan bero
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL