Kepala Desa juga menyinggung persoalan sertifikat tanah di kawasan pantai.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama jika lahan terdampak abrasi.
"Walaupun sudah mengantongi sertifikat, karena merujuk kepada undang-undang, kalau sudah kena abrasi ya kita kembalikan lagi ke negara," ujarnya.
Pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan kondisi lokasi dan status hukum bidang tanah yang dimaksud.
Kepastian mengenai hak atas tanah, batas daratan, serta kemungkinan adanya ruang laut yang terdampak perlu diperiksa oleh lembaga berwenang.
Dengan demikian, legalitas pengurukan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya sertifikat tanah.
Ketentuan yang berlaku harus dilihat sesuai status dan lokasi lahan serta jenis kegiatan yang dilakukan.
Kepala Desa menyatakan pemerintah desa akan meneruskan laporan kepada instansi terkait apabila kegiatan pengurukan tetap berlangsung.
"Kalau memang diteruskan, kami akan melanjutkan laporan-laporan kepada dinas-dinas yang terkait," katanya.
Sejumlah hal masih perlu dipastikan dalam kegiatan pengurukan yang disebut mencapai sekitar 7 hektare tersebut.
Di antaranya, batas dan status lahan, sumber material urukan, tujuan pemanfaatan lahan, serta kelengkapan dokumen perizinan.
Instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, aturan pertanahan, dan regulasi lingkungan yang berlaku.
JAKARTA Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru. Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metr
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
