Pengurukan Lahan Pantai 7 Hektare di Tegal untuk Tambak Disorot, Kades Akui Belum Tahu Perizinannya

TEGAL — Aktivitas pengurukan lahan di kawasan tepi pantai Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan.

Kegiatan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial TW dengan luasan sekitar 7 hektare itu disebut-sebut direncanakan untuk usaha tambak.

Namun, status lahan dan kelengkapan perizinan kegiatan tersebut masih menjadi pertanyaan.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar, Kadinkes Batu Bara Dituntut 2 Tahun Penjara

Pemerintah desa setempat mengaku telah menyampaikan imbauan agar pengurukan dihentikan sementara hingga persoalan tersebut mendapat kejelasan.

Dalam sebuah video wawancara, Kepala Desa Kramat, Sholeh, mengatakan pemerintah desa telah mengirimkan surat imbauan kepada TW.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah desa sebatas memberikan imbauan dan meminta penghentian sementara kegiatan.

"Desa mengirimkan surat imbauan kepada Pak T W yang sedang melakukan pengurukan di tepi pantai. Saya di sini cuma mengimbau, bukan menghentikan, ya mengimbau dan menghentikan sementara untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pantai," ujar Kepala Desa.

Saat ditanya mengenai perizinan pengurukan, Kepala Desa mengaku belum mengetahui dokumen yang dimiliki pihak pelaksana kegiatan.

"Belum tahu, saya enggak tahu sama sekali." tegas kades.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum kegiatan pengurukan di kawasan pantai tersebut.

Terlebih, kegiatan yang melibatkan penimbunan lahan pesisir atau ruang laut dapat berkaitan dengan ketentuan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan, bergantung pada lokasi dan bentuk kegiatannya.

Karena itu, pemeriksaan dari instansi berwenang diperlukan untuk memastikan batas lokasi pengurukan, status tanah, serta dokumen yang wajib dipenuhi.

Kepala Desa juga menyinggung persoalan sertifikat tanah di kawasan pantai.

Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama jika lahan terdampak abrasi.

"Walaupun sudah mengantongi sertifikat, karena merujuk kepada undang-undang, kalau sudah kena abrasi ya kita kembalikan lagi ke negara," ujarnya.

Pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan kondisi lokasi dan status hukum bidang tanah yang dimaksud.

Kepastian mengenai hak atas tanah, batas daratan, serta kemungkinan adanya ruang laut yang terdampak perlu diperiksa oleh lembaga berwenang.

Dengan demikian, legalitas pengurukan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya sertifikat tanah.

Ketentuan yang berlaku harus dilihat sesuai status dan lokasi lahan serta jenis kegiatan yang dilakukan.

Kepala Desa menyatakan pemerintah desa akan meneruskan laporan kepada instansi terkait apabila kegiatan pengurukan tetap berlangsung.

"Kalau memang diteruskan, kami akan melanjutkan laporan-laporan kepada dinas-dinas yang terkait," katanya.

Sejumlah hal masih perlu dipastikan dalam kegiatan pengurukan yang disebut mencapai sekitar 7 hektare tersebut.

Di antaranya, batas dan status lahan, sumber material urukan, tujuan pemanfaatan lahan, serta kelengkapan dokumen perizinan.

Instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, aturan pertanahan, dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung TW mengenai kegiatan pengurukan, status tanah, dan dokumen perizinannya belum diperoleh.

Klarifikasi dari pihak yang bersangkutan serta instansi terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.* (ad)

Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar, Kadinkes Batu Bara Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Banjir Samosir, Mantan Kadinsos Dituntut 4 Tahun Penjara

Acungkan Egrek ke Abang Ipar, Pria di Purwodadi Diamankan Polsek Sunggal

Prabowo Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Ini Alasannya

Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Laporan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah Medan Belum Tuntas, Yaspetia Minta PWNU Turun Tangan