KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Sejak 2022, Pejabat Diduga Bekerja Sama dengan Swasta

YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga berlangsung selama beberapa tahun.

Praktik tersebut diperkirakan terjadi sejak 2022 atau 2023 hingga 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan dugaan korupsi itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan penanganan bencana.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan

Penyidik menduga terdapat kerja sama antara sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta dalam proses pengadaan tersebut.

"Kalau soal lamanya, sudah beberapa tahun ditarik ke belakang, ya kurang lebih sekitar tiga, empat tahun tarik ke belakang. Nah, kemudian dari beberapa tahun itu, inilah yang kemudian diindikasikan bahwa selama beberapa tahun, mungkin saya sebut dari 2022 sampai sekarang ya, 2026 ini ya, atau mungkin 2023, saya agak lupa," jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Setyo, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang mendesak.

Namun, KPK menduga mekanisme tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Setyo mengatakan penyidik masih mendalami jumlah dana yang diduga disalahgunakan serta berapa besar nilai yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Nah ini yang kemudian berapa jumlah secara keseluruhan, ya kemudian berapa yang ya mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," ujar Setyo.

Setyo menjelaskan dana siap pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika bencana terjadi.

Pengadaan barang dan jasa dapat beragam, bergantung pada jenis bencana dan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Ya jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bencana, dana siap pakai ini digunakan tentu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, ya yang sifatnya darurat gitu. Mungkin ya pasti banyak hal yang berhubungan dengan bencana," terang Setyo.

"Kan beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa musibah yang terjadi. Ya, karena itu sifatnya darurat, mendesak, maka kegiatannya dilakukan secara penunjukan langsung," katanya.

Meski penunjukan langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat, KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penyidik sedang menelusuri dugaan pengondisian proses pengadaan, penyaluran anggaran, hingga pemanfaatan dana.

"Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

"Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," sambungnya.

KPK juga menduga adanya kesepakatan antara pejabat BNPB dan penyedia barang atau jasa.

Salah satu pihak yang disoroti adalah Richard Erlangga, yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

"Ya kurang lebihnya seperti itu (ditemukan dugaan permufakatan jahat) ya, jadi dari RIC (Richard Erlangga), ya tepatnya seperti itu. Bahwa dengan posisinya dia berada di situ, memanfaatkan statusnya, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak yang saya sebut mungkin sebagai vendor atau penyedia jasanya, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh badan tersebut, ya dan kemudian ada kerja sama," ungkapnya.

Dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan.

KPK perlu mengumpulkan bukti untuk mengungkap peran masing-masing pihak serta menghitung kerugian atau nilai dana yang diduga disalahgunakan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.

Kelima tersangka tersebut adalah:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang disebut merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi sorotan karena hubungan keluarganya dengan Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa KPK menangani perkara berdasarkan dugaan perbuatan dan bukti, bukan latar belakang seseorang.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo ketika menanggapi informasi mengenai hubungan keluarga tersebut.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," jelas Setyo.

KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana serta keterlibatan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana kebencanaan.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton menyatakan BNPB akan bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena dana siap pakai memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.

KPK kini melanjutkan penyidikan untuk mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan itu dilakukan, berapa nilai dana yang diduga disalahgunakan, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (d/ad)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan

Forum BEM se-DIY Ultimatum Gibran Mundur dalam 7 Hari, Desak DPR Bentuk Pansus: Jika Tak Direspons, Gibran Dianggap Berhenti sebagai Wapres

Aktivis Dhani Lubis Diskusi dengan Direktur Siber Polda Sumut, Bahas Maraknya Trading Bodong hingga Judol

Anggota DPRD Sumut Dukung Ekshumasi dan Autopsi Ulang Winda Lorenza, Minta Penyebab Kematian Diperjelas

Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan