Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Divisi Humas (Divhumas) Polri berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional, sebagai bukti keseriusan Divhumas Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian.
Dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebanyak 22 unit kerja, termasuk Divhumas Polri, dinilai berhasil meraih predikat WBK.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa predikat WBK adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Divhumas Polri dalam menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme.
“Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik masyarakat yang terus mendukung kami. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas di lingkungan Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo, Senin (13/1/2025).
Divhumas Polri berharap predikat ini dapat menjadi inspirasi bagi unit kerja lain untuk memperkuat reformasi birokrasi. Dengan pencapaian ini, Polri berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
“Dengan predikat ini, Divhumas Polri telah membuktikan keseriusannya dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tutup Trunoyudo.
(N/014)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL