Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA -Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku, Alexander Lisman Putra, menghadiri kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, di Aula Bupati Asahan, Kamis (19/12/2024). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penerimaan lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang terletak di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.
Lahan yang dimaksud adalah HGU milik PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) seluas 10 hektare yang telah disiapkan untuk proyek pembangunan tersebut. Rencana pembebasan lahan ini dilakukan secara cepat dalam waktu kurang dari satu bulan, yang menunjukkan efisiensi dalam proses administrasi.
Dalam sambutannya, Menteri Agus Andrianto menyampaikan rasa terima kasihnya atas hibah lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. “Dengan pembangunan ini, kami berharap dapat mengatasi masalah over kapasitas yang selama ini menjadi tantangan bagi lembaga pemasyarakatan di beberapa daerah,” ungkap Agus.
Menteri Agus juga menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan program asimilasi bagi narapidana, termasuk yang sakit, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah overkapasitas yang terjadi di sejumlah lapas.
Sementara itu, Kalapas Labuhan Ruku, Alexander Lisman Putra, juga menyatakan dukungannya terhadap program yang dicanangkan oleh Menteri Agus. “Overkapasitas menjadi masalah utama di Lapas Labuhan Ruku. Dengan adanya pembangunan Lapas baru di Kisaran, kami berharap masalah ini bisa teratasi dan kami dapat memberikan pembinaan yang lebih maksimal kepada warga binaan,” ujar Alexander.
Proyek pembangunan lapas baru di Kisaran ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban yang ada di Lapas Labuhan Ruku, serta memperbaiki sistem pembinaan narapidana di wilayah tersebut. Pemerintah berharap dengan adanya lapas baru, proses pembinaan dan pengawasan narapidana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
(N/014)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL