PM Inggris Ancam Akui Palestina jika Israel Tak Perbaiki Situasi di Gaza

LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pemerintahannya siap mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September mendatang, jika Israel tidak mengambil langkah signifikan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Pernyataan ini disampaikan Starmer dalam konferensi pers usai rapat kabinet darurat pada Selasa (30/7), di tengah meningkatnya tekanan dari lebih dari 250 anggota parlemen Inggris untuk mendukung pengakuan terhadap Palestina.

"Saya dapat memastikan bahwa Inggris akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September ini," kata Starmer.

"Kecuali jika Israel mengambil langkah substansial untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang."

Langkah Inggris ini mengikuti jejak Prancis, yang pekan lalu mengumumkan niat serupa melalui pernyataan resmi Presiden Emmanuel Macron.

Starmer menegaskan bahwa pengakuan Palestina bukanlah tindakan sepihak, melainkan bentuk dukungan terhadap proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Ia menyebut sejumlah langkah konkret yang diharapkan dari Israel, termasuk:

- Memberikan akses penuh bagi PBB dan lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan di Gaza.

- Menegaskan komitmen tidak mencaplok wilayah Tepi Barat.

- Menunjukkan komitmen terhadap solusi dua negara secara nyata.

"Tujuan utama kami adalah menciptakan kondisi di mana negara Israel yang aman dapat hidup berdampingan dengan negara Palestina yang berdaulat," kata Starmer.

Dalam pernyataannya, Starmer juga menyerukan kepada kelompok Hamas untuk membebaskan semua sandera, menyetujui gencatan senjata, serta menghentikan aktivitas bersenjata.

Ia menegaskan bahwa Hamas tidak dapat memiliki peran dalam pemerintahan Gaza pasca-perang.

"Kami percaya bahwa tindakan ini akan memperkuat prospek perdamaian dan memulihkan kepercayaan pada solusi dua negara, yang kini semakin sulit dicapai," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Israel menyampaikan keberatan keras.

Dalam pernyataan resmi, Tel Aviv menyebut rencana Inggris sebagai "hadiah bagi Hamas" dan menyatakan bahwa langkah itu berpotensi menghambat tercapainya gencatan senjata.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan operasi militer intensif di Gaza yang mengakibatkan lebih dari 60 ribu korban jiwa, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas serta krisis pangan dan kesehatan yang parah.

Israel saat ini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pernyataan tegas dari Inggris ini menandai peningkatan tekanan diplomatik global terhadap Israel dan menjadi sinyal kuat bahwa dukungan internasional terhadap solusi dua negara kian menguat.*

(at/a008)