DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan langkah diplomasi tidak biasa dengan menjalin komunikasi langsung bersama kelompok perompak di Somalia untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera dalam insiden pembajakan kapal MT Honour 25.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi penyelamatan cepat di tengah situasi penyanderaan yang masih berlangsung di perairan Hafun, Somalia.
"Jadi kita juga sudah melakukan komunikasi, termasuk dengan pembajak itu sendiri," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Sugiono menjelaskan, pemerintah juga mengerahkan jalur diplomatik melalui sejumlah kedutaan RI di negara sekitar Somalia, termasuk Nairobi, Kenya, serta dukungan dari perwakilan di Pakistan dan Konsulat Jenderal RI di Karachi.
Menurutnya, koordinasi lintas negara tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus mempercepat proses pembebasan.
"Ini proses-proses penyelamatannya dilakukan, kita berkoordinasi juga dengan kedutaan kita," ujarnya.
Kemlu sebelumnya menyebut kondisi para WNI dalam keadaan relatif aman. Seluruh kru dilaporkan masih sehat, kebutuhan logistik tercukupi, dan gaji mereka tetap dibayarkan selama masa penyanderaan berlangsung.
Diketahui, empat WNI yang berada di kapal MT Honour 25 terdiri dari kapten kapal asal Gowa, Sulawesi Selatan, serta tiga awak lainnya dari Bulukumba, Pemalang, dan Bogor. Insiden pembajakan terjadi pada 22 April 2026 di perairan dekat Hafun, Somalia.
Pemerintah menegaskan akan terus mengupayakan pembebasan para WNI dengan berbagai cara diplomatik dan koordinasi internasional hingga seluruh sandera dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.*
(d/dh)
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL