JAKARTA – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak pada kualitas udara di Malaysia.
Menariknya, Kalam menggunakan bahasa Jawa saat menyampaikan sebagian seruannya dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia.
Dilansir New Straits Times, langkah tersebut dilakukan agar pesannya dapat dipahami oleh para pemimpin Indonesia.Baca Juga:
Sebelum menggunakan bahasa Jawa, Kalam terlebih dahulu meminta Prabowo segera mengambil tindakan untuk memadamkan api dan menghentikan pembakaran yang menyebabkan kabut asap.
"Pak Prabowo, mohon segera mengambil tindakan, padamkan api, hentikan pembakaran, dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun," kata Kalam, seperti dikutip Bernama.
Kalam berharap Indonesia dan Malaysia dapat kembali menikmati langit cerah serta udara bersih.
Menurut dia, kondisi tersebut penting agar masyarakat di kedua negara bisa hidup sehat dan damai tanpa terus dibayangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan.
Dalam sidang Dewan Rakyat, Kalam meminta izin untuk menyampaikan sebagian pidatonya menggunakan bahasa Jawa.
Ia menduga para pemimpin Indonesia mungkin tidak memahami bahasa Melayu sehingga memilih bahasa yang dinilainya lebih mudah menjangkau pihak yang dituju.
"Dengan izin Dewan yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa," ujarnya.
Setelah mendapat kesempatan berbicara, Kalam kembali menyampaikan pesan agar kebakaran hutan dan lahan segera dipadamkan.
Ia juga meminta agar praktik pembakaran dihentikan sehingga persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.
Seruan tersebut disampaikan di tengah keluhan mengenai dampak kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat Malaysia.
Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan negara-negara tetangga dalam mencegah kebakaran hutan serta mengendalikan pencemaran udara.
Dalam pidatonya, Kalam menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Malaysia.
Ia menyebut pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernapas, tenggorokan gatal, dan batuk.
Kondisi tersebut juga berpotensi memperburuk penyakit asma serta gangguan kesehatan lainnya.
Dampak kabut asap, menurut Kalam, tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan.
Aktivitas pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan di perkebunan juga ikut terganggu ketika kualitas udara memburuk.
Ia menyinggung kemungkinan sekolah harus ditutup demi melindungi siswa dari paparan udara tercemar.
Sektor pariwisata pun berisiko mengalami gangguan karena kondisi lingkungan yang tidak sehat, sementara pekerjaan di perkebunan dapat terhenti ketika kabut asap semakin pekat.
Kalam turut menyoroti nasib warga Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia.
Ketika aktivitas kerja terhenti akibat kabut asap, para pekerja berpotensi kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
Dalam pidatonya, Kalam juga mempertanyakan anggapan bahwa hutan Indonesia menjadi pemasok oksigen bagi Malaysia.
"Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik? Apakah pohon-pohon itu tidak bisa menghasilkan oksigen?" katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Kalam terhadap persoalan kabut asap yang dinilainya membutuhkan penanganan lebih serius dan tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun.
Selain meminta Prabowo bertindak, Kalam mendorong pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik untuk mencari solusi atas pencemaran udara lintas batas.
Ia mengusulkan agar Malaysia melibatkan Filipina, yang disebut sebagai Ketua ASEAN 2026 dalam materi pemberitaan, untuk mendorong penanganan regional yang lebih kuat dan efektif.
Sejumlah langkah yang diusulkan Kalam meliputi penguatan penegakan hukum bersama, penggunaan pemantauan satelit untuk sistem peringatan dini, serta pembentukan tim tanggap darurat regional.
Ia juga mendorong penguatan penerapan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Udara Lintas Batas agar negara-negara yang terlibat memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.
Selain itu, Kalam mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dalam pembahasan yang sama, anggota parlemen dari Batang Lupar, Mohamad Shafizan Kepli, meminta pemerintah Malaysia mempertahankan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional.
Shafizan juga mendorong adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.
Ia mencontohkan langkah Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang dicurigai terlibat dalam aktivitas pembakaran penyebab kabut asap.
Shafizan kemudian mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan apakah pemerintah akan mengambil langkah hukum seperti yang dilakukan Singapura.
Desakan dari parlemen Malaysia tersebut menunjukkan bahwa kabut asap lintas batas tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan hubungan diplomatik antarnegara.
Upaya pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta kerja sama regional menjadi sejumlah hal yang disoroti dalam mencari penyelesaian agar kabut asap tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.* (km/ad)
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya ingin memimpin Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan men
NASIONAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat truk terjadi di Tol BelawanMedanTanjung Morawa (Belmera), tepatnya di KM 5 Jalur B, Ke
PERISTIWA
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
