BNNP Sumut Buka Suara soal Dugaan Ketidaksesuaian Barang Bukti Narkotika 1,5 Kg: Hoax!
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah mendapat sorotan tajam setelah sejumlah kasus keracunan siswa terungkap.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan saat ditemui wartawan, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga:Hingga saat ini, Dadan belum bisa memastikan kapan akan ada pembahasan resmi bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai nasib program MBG.
"Menunggu arahan presiden," katanya singkat.
Desakan penghentian program MBG datang dari Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyatakan permintaan ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ari menyebutkan dugaan kesalahan sistem di BGN yang menyebabkan keracunan menyebar di berbagai daerah, sehingga menurutnya program MBG tidak lagi layak dilanjutkan.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," tegas Ari.
Kasus keracunan yang dialami siswa usai mengonsumsi makanan dari program MBG memang telah menimbulkan keprihatinan publik dan memicu berbagai reaksi dari kalangan masyarakat hingga lembaga terkait.
Sebelumnya, sejumlah daerah seperti Bandung Barat dan Sleman bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ratusan pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan diduga akibat makanan dari program MBG.
Baca Juga:Pihak BGN sendiri hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci terkait penyebab pasti kasus keracunan tersebut.
Namun, Kepala BGN menegaskan tetap berkomitmen untuk menunggu arahan tertinggi demi menentukan langkah selanjutnya dalam penyelenggaraan program makan bergizi.*
(d/a008)
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel pelepasan Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri kegiatan santunan bagi 72 anak yatim di Desa Perlabian, Kecamatan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meninjau langsung lokasi terdampak angin puting beliung di Kecamatan Pematang Bandar,
PEMERINTAHAN
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026). Dalam aksi ters
PERISTIWA
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastrukt
PEMERINTAHAN
MEDAN Ibu terdakwa kasus tawuran Belawan, Fatmawati, memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan pihak terkait agar anaknya,
HUKUM DAN KRIMINAL