Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
ISTANBUL – kepolisian Turki terlibat dalam insiden serius di luar sebuah gedung pengadilan di Istanbul. Pada Selasa, 6 Februari 2024, Dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang diidentifikasi sebagai anggota organisasi ‘teroris’ sayap kiri, dikonfrontasi oleh aparat keamanan di sebuah pos pemeriksaan. Mereka menyerang pos tersebut, memicu baku tembak yang mengakibatkan keduanya tewas di tempat, sementara sedikitnya enam orang lainnya mengalami luka-luka.
Informasi yang dilaporkan oleh AFP dan Reuters mengutip Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, yang mengidentifikasi para pelaku sebagai anggota Front Partai Pembebasan Rakyat Revolusioner (DHKP-C). Kelompok ini telah dikenal karena aktivitasnya yang bermotif politik, melancarkan serangan berkala di Turki sejak tahun 1980-an. Meskipun demikian, DHKP-C belum mengklaim tanggung jawab atas serangan ini.
Skenario penyerangan tersebut terjadi ketika kedua pelaku melepaskan tembakan ke arah pos pemeriksaan polisi di dekat gedung pengadilan pusat di Istanbul. Respons cepat dari aparat keamanan memicu baku tembak yang terjadi di lokasi. Insiden ini memunculkan ketegangan di tengah-tengah kota yang sudah terkoyak oleh ketegangan politik dan serangkaian serangan teror sebelumnya.
Serangan ini menjadi peristiwa terbaru dalam serangkaian kekerasan yang terjadi di Turki, menyoroti tantangan keamanan yang dihadapi negara tersebut. Pemerintah Turki telah lama berjuang melawan kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di dalam maupun di sekitar wilayahnya, dengan fokus pada kelompok-kelompok seperti DHKP-C yang memiliki agenda politik radikal.
Kehadiran kelompok-kelompok teroris ini terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan Turki, serta menempatkan aparat keamanan negara dalam tekanan yang konstan untuk melindungi warga dan infrastruktur vital dari serangan-serangan yang tidak terduga. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi terorisme, upaya terorisme yang terus berlanjut menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih belum terselesaikan sepenuhnya.
(A/08)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL