Anies Soal Revisi RUU TNI: Mestinya Dibahas di Warung Kopi

JAKARTA -Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI sebaiknya dilakukan di ruang terbuka seperti warung kopi atau ruang diskusi, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Dalam sebuah acara diskusi Intelektual Muslim di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, DIY, pada Jumat (21/3), Anies mengingatkan bahwa TNI adalah milik rakyat dan seharusnya apapun yang terkait dengan TNI bisa dibicarakan oleh rakyat Indonesia.

Menurut Anies, TNI seharusnya tidak hanya menjadi milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dilakukan dengan melibatkan diskusi publik yang luas dan transparan agar masyarakat dapat ikut serta dalam memberikan pendapat dan pemikiran.

Anies juga menyoroti beberapa kasus undang-undang yang diputuskan tanpa melibatkan diskusi terbuka, seperti Undang-Undang IKN dan Omnibus Law, yang menurutnya berpotensi menimbulkan masalah setelah disahkan.

Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan bahwa revisi UU TNI bisa dimaklumi jika memang diperlukan setelah lebih dari dua dekade berjalannya undang-undang tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa revisi tersebut tidak boleh menambah beban baru bagi TNI yang bisa mengurangi fokus utama mereka dalam menjaga pertahanan negara.

Anies juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam promosi karier di TNI, yang seharusnya berdasarkan prestasi, bukan koneksi.

Anies juga menyinggung soal proses legislasi RUU TNI yang terkesan terburu-buru dan tidak memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk memahami serta mengkaji draf undang-undang tersebut.

Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena hingga saat ini dirinya belum mendapatkan akses terhadap draf RUU TNI yang baru saja disahkan.

Pengesahan RUU TNI ini dilakukan oleh DPR pada Kamis (20/3) dalam rapat paripurna masa sidang II 2024-2025.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa UU TNI yang baru tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI dan bahwa prajurit aktif tidak lagi akan bertugas di lembaga sipil, kecuali di 14 instansi tertentu yang diizinkan.

(cn/a)