OJK Blokir 33.836 Rekening Judi Online, Upaya Berantas Transaksi Ilegal Terus Diperkuat
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, membantah tudingan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.
Ia menegaskan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di dalamnya profesi wartawan.
"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu, kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).
Pemerintah, lanjut Ara, hanya ingin memberikan kepastian tempat tinggal bagi para jurnalis yang dinilai belum mendapatkan fasilitas perumahan yang layak dari perusahaan media tempat mereka bekerja.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengekang independensi jurnalis.
"Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," katanya.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah asosiasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyuarakan kritik.
Mereka khawatir program rumah subsidi ini dapat menurunkan daya kritis wartawan terhadap pemerintah.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyarankan agar wartawan tetap mengikuti skema pembiayaan rumah yang berlaku umum, seperti melalui Tapera atau kredit bank biasa.
"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja," tulis Nany dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4).
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan kuota 1.000 rumah subsidi untuk wartawan, hasil kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid.
Ara menyatakan terbuka terhadap kritik tersebut.
"Silakan kalau ada yang memprotes, itu bagian dari kebebasan pers juga. Saya menghormati itu," tegasnya.*
(cn/a008)
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam neger
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Bendahara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan baran
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengungkap 38 kasus peredaran narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam periode te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam melalui langkah tegas penertiban kawasan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman meski mengalami
EKONOMI