Mahfud MD: Tidak Ada Lembaga Negara yang Bebas dari Kasus Korupsi

JAKARTA -Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya mengenai maraknya praktik korupsi yang terjadi di hampir semua lembaga negara di Indonesia.

Dalam dialog publik bertema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo" yang digelar di Universitas Paramadina pada Kamis (17/4/2025), Mahfud menyatakan bahwa hampir tidak ada lembaga negara yang bebas dari kasus korupsi, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Baca Juga:

• Gaji Hakim Naik 280 Persen, DPR: Ini Bukan Hadiah, tapi Investasi Negara untuk Keadilan
• Kenaikan Gaji Hakim Diresmikan Prabowo, DPR: Saatnya Peradilan Jadi Benteng Keadilan yang Kuat

"Sebagian besar lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, bupati, kemudian hampir tidak ada lembaga sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya," ujar Mahfud yang juga mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mahfud menambahkan bahwa perbedaan mencolok antara korupsi di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan era saat ini adalah semakin besar dan masifnya korupsi yang terjadi.

Baca Juga:

• Gaji Hakim Naik 280%, SAKSI: Bukan Solusi Atasi Korupsi di Peradilan!
• Ketua MA Sunarto: Kepercayaan Publik Tergerus karena Korupsi Oknum Hakim

Jika pada masa Orde Baru korupsi hanya dilakukan oleh segelintir orang dan berfokus pada korporatisme negara, kini jumlahnya semakin meluas dan melibatkan banyak pihak.

"Korupsi saat ini sudah mencapai triliunan, yang dulu mungkin kita kaget kalau mendengar korupsi 10 miliar. Sekarang sudah biasa dengar korupsi triliunan," lanjut Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyoroti praktik korupsi yang terjadi di lembaga peradilan.

Ia mengkritik keras penanganan kasus peradilan yang diduga menjadi ajang korupsi baru bagi sejumlah pihak.

Salah satu contoh yang diungkapkan adalah kasus suap yang melibatkan empat hakim dalam penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Mahfud menilai praktik ini sangat berbahaya dan merusak integritas lembaga peradilan.

"Korupsi di pengadilan menjadi sangat berbahaya dan seakan membentuk jaringan yang sulit diberantas," tegas Mahfud.

Pernyataan Mahfud ini mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih membutuhkan perhatian serius, tidak hanya di lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga di lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.*

(km/a008)

Gaji Hakim Naik 280 Persen, DPR: Ini Bukan Hadiah, tapi Investasi Negara untuk Keadilan

Kenaikan Gaji Hakim Diresmikan Prabowo, DPR: Saatnya Peradilan Jadi Benteng Keadilan yang Kuat

Gaji Hakim Naik 280%, SAKSI: Bukan Solusi Atasi Korupsi di Peradilan!

Ketua MA Sunarto: Kepercayaan Publik Tergerus karena Korupsi Oknum Hakim

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie Beberkan 6 Alasan Konstitusional Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden

Dirut Bank Sumut Babay Parid Wazdi Dipanggil Kejagung sebagai Saksi terkait Kasus Kredit Sritex