BATU BARA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Penegakan Hukum akan menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 April 2025.
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan pencabulan anak yang diduga melibatkan seorang pegawai PT Inalum berinisial TTBP.
Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara, disebutkan bahwa massa aksi akan memulai kegiatan di depan Kantor PT Inalum, Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, massa akan bergerak menuju Bidang Propam Polda Sumut melalui jalur tol, untuk melanjutkan aksi penyampaian aspirasi.
Diperkirakan sekitar 100 orang akan terlibat dalam aksi tersebut.
Mereka akan membawa perlengkapan aksi seperti mobil komando, spanduk, bendera, dan atribut lainnya sebagai bentuk penyampaian tuntutan mereka.
Dalam aksinya, Aliansi Peduli Penegakan Hukum menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya mendesak aparat penegak hukum segera menangkap TTBP, mempercepat proses hukum secara transparan, serta meminta perhatian khusus dari Kapolda Sumatera Utara terhadap penanganan kasus ini.
Mereka juga menuntut Bid Propam Polda Sumut untuk memeriksa kinerja jajaran Polres Batu Bara, termasuk mengevaluasi Kapolres Batu Bara dan Dewan Direksi PT Inalum.
"Kami meminta agar proses hukum terhadap TTBP ditangani dengan serius, profesional, dan tanpa intervensi. Tidak boleh ada upaya untuk mengaburkan hukum hanya karena pelaku berasal dari lingkungan BUMN," tegas Saharuddin Abbas Rambe, penanggung jawab aksi, dalam keterangannya.
Aksi ini akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), Mandiri, Yayasan Generasi Nusantara, Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), serta Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GEBRAK).
Selain kepada Kapolda Sumut, surat pemberitahuan aksi ini juga telah ditembuskan kepada Komisi III, VI, dan VIII DPR RI, Menteri BUMN, serta jajaran manajemen PT Inalum, sebagai bentuk tekanan moral dan pengawalan publik terhadap kasus tersebut.*
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
