Eks Mendag Tom Lembong Cicipi Gula Rafinasi di Sidang Tipikor, Jelaskan Perbedaan GKM, GKP, dan GKR

JAKARTA-Momen menarik terjadi di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta saat mantan Menteri Perdagangan 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menjelaskan secara langsung perbedaan antara Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Putih (GKP), dan Gula Kristal Rafinasi (GKR).

Penjelasan ini disampaikan saat ia menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa (1/7).

Dalam persidangan, penasihat hukum Tom membawa tiga toples bening berisi sampel masing-masing jenis gula. Tom secara langsung memegang dan menjelaskan perbedaan karakteristik fisik dan kualitas dari GKM, GKP, dan GKR berdasarkan standar ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis).

"Ini yang kita kenal sebagai gula kristal putih yang ICUMSA-nya lebih tinggi daripada gula rafinasi, berarti lebih kotor," jelas Tom sambil menunjukkan sampel GKP.

"Kemudian, ini adalah gula rafinasi. ICUMSA-nya lebih rendah, artinya lebih murni. Sedangkan ini gula mentah, yang belum bisa dikonsumsi langsung," tambahnya.

Yang menarik perhatian publik adalah saat Tom mencicipi satu sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim dan jaksa, sebagai bentuk klarifikasi atas anggapan bahwa GKR berbahaya jika dikonsumsi.

"Ini adalah gula rafinasi yang sebelumnya disebut berbahaya untuk dikonsumsi. Sekarang saya akan ilustrasikan," ucap Tom sebelum mencicipinya.

"Kita lihat apakah saya akan mengalami masalah kesehatan akibat ini," tambahnya sambil tersenyum ke arah jaksa.

Tom juga menjelaskan bahwa gula mentah (GKM) memang tidak layak konsumsi karena belum dimurnikan dan digunakan untuk kebutuhan industri. Ia menegaskan, perbedaan jenis gula mudah dikenali oleh petugas, sehingga kecil kemungkinan terjadi salah deklarasi di pelabuhan.

Kasus Korupsi Importasi Gula

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang saat menerbitkan 21 surat persetujuan impor GKM kepada 10 perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Hal ini diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 578,1 miliar, berdasarkan audit BPKP.