JAKARTA -Ratusan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menyampaikan konsep dan tuntutan terkait reforma agraria di wilayah perkotaan.
Koordinator JRMK, Minawati, menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah menyerahkan langsung konsep agraria yang telah mereka susun kepada Gubernur.
Baca Juga:
Ia menyatakan bahwa dialog dengan staf pemerintah tidak cukup mewakili urgensi suara rakyat miskin kota.
"Kami datang ke sini sebenarnya ingin bertemu dengan Gubernur. Ingin mengajukan konsep yang sudah kami buat bersama untuk mengaktifkan kembali agraria perkotaan. Kami tidak asal bicara, kami punya gagasan, konsep yang bisa direalisasikan," ujar Minawati.
Baca Juga:
Meski sempat diajak berdialog oleh pihak Pemprov, JRMK memilih tetap turun ke jalan. Mereka menuntut keterlibatan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria.
Dalam aksinya, JRMK menyampaikan empat tuntutan utama sebagai prasyarat keadilan agraria di Jakarta:
Pelaksanaan konkret Reforma Agraria di Jakarta berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, dengan menjadikan kampung kota sebagai bagian dari subjek dan objek reforma agraria.
Penetapan lokasi prioritas dan rencana kerja reforma agraria perkotaan, merujuk pada Kepgub No. 878/2018, Kepgub No. 979/2022, serta Pergub No. 33/2024.
Pelibatan substantif masyarakat kampung kota dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sebagaimana diamanatkan dalam Kepgub No. 574 Tahun 2019.
Pemberian jaminan usaha bagi PKL melalui kemitraan koperasi dan pemerintah, termasuk penerbitan izin berdagang dan pengelolaan lokasi untuk Koperasi PKL Budi Mulia Maju Bersama dan KOPEKA Milik Bersama.
Minawati juga menyoroti kondisi kampung-kampung yang terdampak penggusuran, seperti Kampung Bayam, yang membutuhkan penanganan segera.
Sampai pukul 14.20 WIB, Gubernur Pramono Anung belum menemui massa aksi. JRMK menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga mendapat respons langsung dari pemerintah.*
PADANG LAWAS UTARA Konflik agraria yang melibatkan masyarakat Desa Sihopuk Baru dan Sihopuk Lama dengan PT Hutan Barumun Perkasa (PT HBP) t
Nasional
JAKARTA Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan telah menemukan dugaan pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat dalam proyek
Ekonomi
DELI SERDANG Suasana haru menyelimuti Jambur Taras 212, Jalan Namorih Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, saat upacara penyerahan jenazah al
Nasional
BANTEN Seorang perempuan berinisial Neti diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap seorang warga yang ingin mendaftarkan anaknya seb
Hukum dan Kriminal
LEBAK Sejumlah orang tua murid di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengeluhkan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di SMA Negeri
Pendidikan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri,
Pemerintahan
MEDAN Personel BTS, JHope, secara mengejutkan membagikan cerita emosional terkait perjuangan mental yang dialami seluruh anggota BTS di te
Entertainment
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar acara budaya kolosal bertajuk Jakarta dalam Warna pada Minggu, 6 Juli 2025, bertep
Seni dan Budaya
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Rusia setelah negara
Internasional
SEMARANG Kecelakaan beruntun terjadi di Simpang Tiga Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/7/2025). Insiden tragis ini meli
Peristiwa