Pengamat Apresiasi Langkah Presiden Evaluasi Birokrasi Aceh, Soroti APBA dan Program Pro-Rakyat
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dugaan kebocoran data kembali mencuat di ruang digital Indonesia.
Kali ini, sebanyak 700 ribu data pribadi milik individu di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diduga telah bocor dan disebarluaskan secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai peretas dengan nama samaran "DigitalGhost."
Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun pengamat keamanan siber @H4ckmanac melalui platform media sosial X pada Rabu, 9 Juli 2025.
"Seorang pelaku kejahatan siber yang menggunakan alias 'DigitalGhost' mengklaim telah membocorkan basis data yang berisi data pribadi 700.000 individu dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN RI)," tulis akun tersebut.
Menanggapi informasi yang beredar luas di media sosial, Kementerian Pertahanan RI melalui Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa data yang dimaksud adalah data dari proses seleksi CPNS Kemhan tahun 2021.
"Data tersebut merupakan lampiran resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memang pernah diunggah di situs resmi Kemhan sebagai bentuk transparansi publik," jelas Frega Wenas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa data itu telah diturunkan dari situs Kemhan oleh Biro Kepegawaian guna mencegah potensi penyalahgunaan informasi.
"Jumlah data pun tidak sebanyak yang diberitakan. Tidak sampai ratusan ribu sebagaimana klaim yang tersebar," imbuhnya.
Dalam unggahan yang tersebar, disebutkan bahwa data sensitif yang diduga bocor mencakup:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Nomor peserta seleksi
- Nama lengkap
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
JAKARTA Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah huku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL