MEDAN - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut yang membahas tanggapan gubernur atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berlangsung tidak kondusif.
Sejumlah masyarakat tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan berteriak menuntut keadilan saat Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang membacakan dokumen RPJMD.
Meski situasi sempat memanas, rapat tetap dilanjutkan. Petugas Satpol PP dengan sigap mengamankan warga yang masuk secara tidak sah ke ruang paripurna.
Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Saat Surya masih membacakan RPJMD, beberapa anggota dewan mengajukan interupsi keras terkait ketidakhadiran Gubernur Bobby Nasution, Sekda Togap Simangunsong, dan sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mohon maaf Pak Wagub, ini sudah kesekian kali OPD tidak hadir di rapat penting seperti ini. Apakah RPJMD hanya untuk kita? Harusnya jadi bahan evaluasi mereka," ujar anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani.
Senada dengan itu, Muhammad Subandi dari Fraksi Gerindra bahkan menyebut perlu adanya sanksi bagi OPD yang mangkir dan menyarankan agar mereka digantikan dengan pejabat yang lebih berkomitmen.
"Kalau ada OPD nggak hadir, ganti aja. Banyak kok yang berkualitas. Jangan karena dekat sama atasan jadi semena-mena," tegasnya.
Sementara itu, Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Wagub Surya yang membacakan RPJMD sendirian selama lebih dari tiga jam tanpa didampingi pejabat tinggi lainnya.
"Saya apresiasi, baru kali ini saya lihat Pak Wagub membacakan sendirian selama tiga jam lebih. Tapi ini juga tamparan buat OPD," ucapnya.
Ketua sidang Ihwan Ritonga akhirnya menskors rapat hingga pukul 14.00 WIB dan meminta agar seluruh OPD dihadirkan. Saat skors berlangsung, hanya tiga orang perwakilan OPD yang duduk di kursi yang disediakan.
Usai rapat, Wakil Gubernur Surya enggan memberikan komentar soal ketidakhadiran OPD. Namun pantauan di lokasi menunjukkan beberapa OPD mulai hadir setelah skors diumumkan.*
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
