Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
TAPSEL - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Selasa (26/8/2025), dengan mengusung tema:
"Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI OJK."
Namun aksi ini diwarnai kekecewaan mendalam karena Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, tidak hadir. Pihak Pemkab menyatakan Gus Irawan sedang sakit, namun alasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa yang menilai ini sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik.
Ketua Aliansi, M. Hadi Susandra Lubis, menyebut bahwa publik berhak mendengar langsung penjelasan Bupati, bukan melalui pejabat pendamping.
"Kami kecewa berat. Ini sudah isu nasional, bukan persoalan kecil. Tapi Bupati justru absen dengan alasan sakit yang kami nilai dibuat-buat," ujar Hadi saat orasi.
Ia menambahkan, sikap Bupati yang tidak muncul dinilai sebagai tindakan pengecut di tengah sorotan masyarakat terhadap dugaan korupsi dana CSR.
"Kami minta yang bertanggung jawab hadir. Bukan asisten, bukan utusan. Ini bukan forum biasa. Ini tentang akuntabilitas seorang pemimpin," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan aliran dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK ke sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR RI, yang disinyalir menyimpang dari peruntukannya.
Dalam temuan itu, disebutkan bahwa aliran dana bisa mencapai Rp25 miliar per anggota DPR dalam satu periode. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan di luar kegiatan sosial, termasuk untuk agenda politik dan pribadi.
Nama Gus Irawan Pasaribu ikut disebut, karena saat itu ia menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.
Aliansi Tabagsel Bersatu menyerukan agar KPK tidak tebang pilih dalam penindakan hukum.
"Kami sampaikan sikap tegas kepada KPK: jangan pandang bulu. Jika benar Bupati terlibat, harus diperiksa dan diadili. Tidak ada yang kebal hukum, meski ia pejabat atau kader partai besar," ujar Hadi.
Aksi ini menjadi bentuk protes moral warga Tapsel yang ingin agar citra daerah tidak terus dicoreng oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.*
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN