Konten AI dan Hoaks Picu Demo Ricuh, Wamenkomdigi Panggil TikTok & Meta

JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo angkat suara terkait kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8).

Aksi tersebut diduga dipicu oleh konten siaran langsung (live) di media sosial yang memuat informasi provokatif dan tidak akurat.

Dalam pernyataannya di Kantor Pengendali Konten Online (PCO), Jakarta Pusat, Selasa (26/8), Angga menegaskan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang siber Indonesia agar tetap sehat dan informatif.

"Platform seharusnya bisa memilah konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), apalagi jika itu dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Dengan teknologi yang mereka miliki, harusnya bisa langsung dikenali dan ditindak," ujarnya.

Angga menekankan bahwa permintaan pemerintah untuk melakukan takedown terhadap konten yang meresahkan bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan langkah untuk memastikan aspirasi publik disalurkan dalam koridor yang konstruktif dan informatif.

"Kami tidak sedang membungkam kebebasan berpendapat. Tapi konten yang menyesatkan, yang bisa memicu anarkisme, harus segera dihentikan. Aspirasi masyarakat penting, namun harus disampaikan dalam konteks yang benar dan tidak manipulatif," tegasnya.

Angga juga mengingatkan bahwa penyebaran konten palsu dan provokatif dapat berdampak langsung pada masyarakat luas, terutama dalam konteks sosial dan demokrasi.

Fenomena DFK, menurutnya, perlahan merusak sendi-sendi demokrasi apabila tidak dikendalikan.

"Korban dari konten-konten seperti itu adalah masyarakat sendiri. Negara harus hadir melindungi warganya, dan kami juga mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam menyaring informasi yang diterima," tambahnya.

Wamenkomdigi memastikan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah perwakilan platform digital seperti TikTok, Meta, dan lainnya dalam waktu dekat untuk membahas tanggung jawab mereka terhadap konten yang beredar di Indonesia.

"Kalau ingin beroperasi di Indonesia, maka harus patuh pada aturan yang berlaku. Kami tidak ingin demokrasi kita dicederai oleh konten manipulatif yang membentuk opini menyesatkan, seperti video lama yang dinarasikan seolah kejadian terkini," pungkas Angga.

Langkah pemerintah ini menjadi sinyal bahwa era digitalisasi harus dibarengi dengan tanggung jawab etik dan sistem proteksi dari para pelaku industri teknologi.*

(km/a008)