Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
DENPASAR – Sebanyak 13 personel Polda Bali menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Penghargaan Kapolda Bali atas dedikasi dan keberanian mereka dalam mengamankan aksi unjuk rasa (Unras) yang berujung anarkis pada 30 Agustus 2025 lalu.
Upacara pemberian KPLB dan penghargaan digelar di Mapolda Bali, Kamis (11/9/2025), dan disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandhy, S.I.K., mewakili Kapolda Bali.
"Penghargaan dan KPLB ini merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan Polri dan Presiden RI atas keberanian serta loyalitas luar biasa personel yang terluka dalam tugas menjaga ketertiban masyarakat saat unjuk rasa berlangsung," ujar Kombes Ariasandhy dalam sesi doorstop di lobi Mapolda Bali.
Diketahui, insiden unjuk rasa yang terjadi di depan Mako Polda Bali dan Kantor DPRD Provinsi Bali berujung ricuh hingga anarkis.
Dalam peristiwa itu, 13 anggota kepolisian mengalami luka berat dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sebagian masih menjalani rawat jalan hingga kini.
Polisi hadir sebagai penjaga keamanan ketika sebagian peserta aksi dinilai telah bertindak di luar batas, sehingga mengancam situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Polda Bali menyebut tindakan personel saat itu adalah bentuk komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan negara dari gangguan keamanan massal.
Berikut daftar personel yang menerima KPLB dan penghargaan Kapolda Bali:
Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB):
- Aiptu I Wayan Harjana Ardi Putra – Naik pangkat menjadi IPDA
- Brigpol Ida Bagus Nyoman Ari Suryana – Naik pangkat menjadi Bripka
Penghargaan Kapolda Bali:
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL