BREAKING NEWS
Sabtu, 07 Maret 2026

Jusuf Kalla: Masalah Aceh Bukan Syariah, Tapi Ketidakadilan Ekonomi

Adelia Syafitri - Jumat, 12 September 2025 13:11 WIB
Jusuf Kalla: Masalah Aceh Bukan Syariah, Tapi Ketidakadilan Ekonomi
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), dalam RDPU terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9). (foto: tangkapan layar yt tvr parlemen)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

RDPU ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Sturman Panjaitan, Martin Manurung, dan Ahmad Doli Kurniawan, yang masing-masing menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya menjaga substansi perdamaian dan kesejahteraan dalam revisi UU Pemerintahan Aceh.

Sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan dan hukum, Aceh kerap menjadi sorotan dalam perumusan kebijakan nasional.

Revisi atas UU Pemerintahan Aceh saat ini dinilai sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa semangat perdamaian dan keadilan tetap menjadi dasar dalam membangun wilayah yang kaya sejarah ini.

Jusuf Kalla menutup pesannya dengan harapan agar revisi ini benar-benar berpihak pada rakyat Aceh.

"Kalau rakyat sejahtera, tidak akan ada konflik. Kita belajar dari sejarah," pungkasnya.*

(bi/a008)

Editor
:
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru