Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menguatkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan hidup, khususnya melalui program rehabilitasi ekosistem mangrove dan penguatan perhutanan sosial.
Langkah ini tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan pelindung hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri W. Marpaung menyampaikan hal tersebut dalam Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Aula Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Senin (6/10/2025).Baca Juga:
"Hutan itu bukan warisan, tapi titipan. Karena itu, harus kita jaga agar tetap lestari dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya," ujar Heri dalam keterangannya.
Tahun 2025 ini, Dinas LHK Sumut berencana memulihkan ekosistem mangrove secara masif dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Program akan difokuskan di Kabupaten Batubara dan Langkat, yang mencakup kegiatan penanaman pohon bakau, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan.
"Tujuan kami jelas, menurunkan tingkat kerusakan hutan sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari," ungkap Heri.
Berdasarkan data penatagunaan hutan, Sumatera Utara memiliki luas kawasan hutan mencapai 3 juta hektare.
Namun, pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung ekonomi masyarakat tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Salah satunya melalui skema perhutanan sosial.
Saat ini, Pemprov Sumut mencatat ada 284 kelompok perhutanan sosial yang aktif, terdiri dari:
- 207 Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- 15 Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
- 18 Hutan Desa (HD)
- 32 Kemitraan Kehutanan (KK)
- 12 Hutan Adat (HA)
Secara total, kawasan yang dikelola masyarakat mencapai 102.282 hektare.
Namun, Heri mengingatkan agar praktik buruk seperti pembakaran lahan, yang masih terjadi di sejumlah kawasan termasuk Danau Toba, segera dihentikan.
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI
BOVEN DIGOEL Aparat gabungan yang dipimpin Komando Operasi TNI Habema mengevakuasi 44 pendulang emas dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon,
PERISTIWA
BANGKA BARAT Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Air Kadur, tepat di sekitar Jembatan Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada korban
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan langsung hadiah kepada pemenang kompetisi desain logo Hari Ulang Tahun (HUT)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koper
EKONOMI
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara dugaan korupsi anggaran bah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA