37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta dengan DPR, sebelum memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Saan menilai bahwa meskipun tujuan pembangunan ulang musala tersebut mulia, proses pengambilan keputusan perlu melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Tentu itu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga, khususnya dengan Komisi V," ujar Saan kepada wartawan seusai menghadiri acara Donor Darah Konsisten Membawa Arus Perubahan yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Menurut politikus NasDem itu, jika penggunaan APBN tidak dikonsultasikan lebih dulu, dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan publik, yang justru dapat merugikan pesantren sebagai pihak penerima bantuan.
"Kalau misalkan ada polemik, kan kasihan pesantrennya juga. Jadi yang akan menjadi sorotan atau beban ya pesantrennya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 santri.
Menurut Dody, membangun ulang lebih efisien dibanding memperbaiki struktur gedung lama yang sudah rusak parah.
Ia menyebut anggaran pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tetap membuka kemungkinan partisipasi dari sektor swasta.
"Kalau soal anggaran, insyaallah cukuplah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta," ujar Dody, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan atau laporan resmi terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun atau merehabilitasi Ponpes Al Khoziny.
"Saya baru baca di media saja," kata Purbaya saat menghadiri media gathering melalui Zoom, Jumat (10/10/2025).
Sebagai informasi, musala Ponpes Al Khoziny ambruk beberapa waktu lalu dan menewaskan puluhan santri.
Tragedi ini memicu respons cepat dari pemerintah dan publik, yang turut mendorong langkah perbaikan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.*
(sn/a008)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN