PADANGSIDIMPUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan himbauan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan kepada sejumlah pelaku usaha pabrik tahu dan tempe di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, pada Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padangsidimpuan Nomor 600.4.4/54/DLH/2025 tertanggal 10 Oktober 2025, terkait pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha di wilayah tersebut.
Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini mengacu pada:Baca Juga:
Tujuan kegiatan adalah untuk mengedukasi dan mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait perizinan dan pengelolaan limbah usaha.
Kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB dengan apel persiapan di Mako Satpol PP. Tim terdiri dari Kabid Penegakan Perda dan Perundang-undangan Daerah (PPUD), ASN, serta personel Tim GAKDA Satpol PP.
Dari 11 pelaku usaha pabrik tahu/tempe yang terdata, hanya satu pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) aktif, yakni Bapak Musilan, pemilik Usaha Tahu Tempe Pratiwi I, dengan sistem pengelolaan limbah menggunakan enam tahapan penyaringan sebelum dialirkan ke parit umum.
Sementara itu, sebagian besar pelaku usaha lainnya masih dalam proses pengurusan izin, dan ditemukan beberapa pelanggaran seperti:
- Tidak adanya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
- Limbah cair dibuang langsung ke parit atau saluran umum
- Tidak memiliki safety tank atau sistem penampungan limbah
- Tidak adanya sarana pengolahan limbah yang memadai
Beberapa pelaku usaha yang tercatat dalam proses pengurusan izin antara lain:
- Suci Anggaraini – Usaha Tahu/Tempe D.A.D
- Ganda Harapan – Usaha Tahu/Tempe Ganda Hrp
- Bambang Subagio – Pabrik Tahu
- Bambang Sugiantoro – Usaha Tahu Tempe
Satpol PP juga memperoleh informasi dari Lurah setempat bahwa penerbitan NIB bagi 10 pelaku usaha lainnya masih menunggu arahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Diharapkan proses penerbitan dapat dilakukan secara serentak dalam waktu dekat.
"Kami berharap pelaku usaha dapat segera mengurus administrasi perizinan, serta membangun sistem pengelolaan limbah secara bertanggung jawab untuk mencegah pencemaran lingkungan," tulis Kepala Satpol PP dalam laporan tersebut.
Tim Satpol PP akan melanjutkan kegiatan himbauan secara berkala kepada pelaku usaha yang belum ditemui.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
