Lebih dari sekadar inovasi internal, SiPenmas memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai agenda pembangunan nasional dan global.
Dalam konteks domestik, proyek ini mendukung Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita poin 7 terkait pelayanan publik yang transparan.
Sementara di level global, proyek ini berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan pembangunan infrastruktur informasi dan inovasi institusional.
SiPenmas membawa dampak luas dan konkret:
- Bagi Polri, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan memperkuat citra institusi.
- Bagi media, aplikasi ini menjadi sumber resmi dan terpercaya untuk memperoleh data kepolisian, sekaligus mempercepat proses produksi berita yang akurat.
- Bagi masyarakat, SiPenmas menghadirkan akses informasi yang mudah dan valid, memperkuat literasi publik, serta mengurangi paparan hoaks.
Dwi Sulistyawan memastikan proyek ini bukan sekadar inisiatif sementara, tetapi bagian dari transformasi jangka panjang.
SiPenmas dirancang untuk terus dikembangkan melalui tahapan implementasi hingga 2027, dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Kadiv Humas dan SOP internal.
"Kami ingin memastikan bahwa SiPenmas menjadi fondasi kuat bagi Polri yang makin dekat dan dipercaya masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan keberlanjutan proyek ini," tutup Dwi.
Dengan hadirnya SiPenmas, Polri menegaskan posisinya sebagai institusi modern yang terbuka, responsif, dan siap menjawab tantangan komunikasi publik di era digital.*
(a008)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
