PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan menambah 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi di Indonesia.
Langkah ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 4 November 2025.
Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan, penambahan kantor imigrasi bertujuan untuk mendekatkan layanan paspor, izin tinggal, dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.Baca Juga:
"Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah yang memiliki kebutuhan layanan keimigrasian signifikan kini dapat terakomodasi dengan baik," ujar Yuldi dalam keterangannya, Selasa (12/11/2025).
Kedelapan belas kantor baru tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Barat.
Dengan tambahan ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia naik dari 133 menjadi 151 unit.
Penambahan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi WNI untuk mengurus paspor, tetapi juga memperkuat layanan bagi WNA, termasuk izin tinggal, koordinasi keimigrasian, dan penindakan pelanggaran.
Menurut Yuldi, kehadiran kantor-kantor baru juga memungkinkan pengawasan keimigrasian dilakukan lebih merata hingga pelosok wilayah.
"Dengan hadirnya kantor baru, layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antar lembaga agar tugas keimigrasian berjalan optimal," tutup Yuldi.*
(M. Chairul)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL