Kemenko PMK Sosialisasikan Gerakan SatuJamKu untuk Kurangi Kecanduan Gadget Anak
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN
JAKARTA- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat setelah muncul desakan pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola keuangan yang disebut-sebut mengemuka di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Dalam risalah rapat Syuriyah PBNU yang beredar, terdapat poin mengenai indikasi pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap bertentangan dengan hukum syariah, regulasi negara, Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU.Baca Juga:
Syuriyah menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam eksistensi badan hukum perkumpulan.
Adib membaca sinyal bahwa Syuriyah mulai menemukan adanya pergerakan keuangan yang tidak biasa.
"Jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana di PBNU yang luar biasa besar," ujar Adib, Minggu, 23 November.
PBNU Disebut Menjadi Ruang Kekuasaan Baru
Adib menilai, ekspansi pengaruh PBNU dalam ranah politik dan pemerintahan turut memicu ketegangan internal.
Jabatan strategis di organisasi itu, menurutnya, kini memiliki daya tarik politik yang tidak kecil.
"PBNU sekarang hampir mirip partai politik. Sangat menggiurkan begitu seseorang bisa memegang tampuk kekuasaan," katanya.
Ia menyebut kedekatan PBNU dengan pemerintah, keterlibatan dalam pengelolaan tambang, hingga banyaknya kader yang menempati posisi strategis di kementerian sebagai faktor yang mendorong persepsi publik adanya praktik distribusi kekuasaan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi ruang subur bagi spekulasi mengenai mobilitas aliran dana yang tidak transparan.
Bayang-bayang Kasus Kemenag
Adib juga menyinggung posisi Yaqut Cholil Qoumas adik Ketua Umum PBNU yang tengah terseret dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji.
Menurutnya, situasi tersebut memperberat posisi Gus Yahya di tengah tekanan internal.
"Kebetulan adiknya Ketum PBNU itu terseret kasus, dan itu sangat mendiskreditkan posisinya. Isu-isu soal Kiaiittah NU, itu hanya jembatan saja. Pada akhirnya tetap kembali pada masalah aliran uang dan tata kelola," ucapnya.
Dinamika ini menambah deretan ketegangan di PBNU setelah sejumlah elite internal menyuarakan perlunya menjaga marwah organisasi.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PBNU terkait dugaan pelanggaran tata kelola keuangan maupun desakan pengunduran diri tersebut.
Situasi PBNU diperkirakan masih akan bergerak dinamis, terutama menjelang konsolidasi struktural organisasi yang selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan, politik, dan otoritas keagamaan.*
(v/um)
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL